PIDATO KEBUDAYAAN SEKJEN PDI PERJUANGAN DI TAMANSISWA, 19 Mei 2016

Hasto5low

PANCASILA SEBAGAI JALAN KEBUDAYAAN

DISAMPAIKAN DI
PERGURUAN TAMAN SISWA – YOGYAKARTA

19 Mei 2015
Assalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh
Salam Damai Sejahtera bagi kita semua
Om Swastiastu

Sebelumnya, marilah kita lebih dahulu bersama-sama memekikkan salam nasional kita,
Merdeka!!! Merdeka!!! Merdeka!!!

Suatu kehormatan bagi saya, dapat menghadiri Gebyar Pendidikan dan Kebudayaan (HARDIKNAS) tahun 2016 di Perguruan Kebangsaan Taman Siswa ini.

Bagi saya, Perguruan Taman Siswa, bukan hanya sekedar lembaga pendidikan kebangsaan, dengan tradisi kerakyatannya yang sangat kuat. Saya percaya, bahwa Perguruan Taman Siswa akan terus menjadi lembaga pendidikan pelopor dengan nilai-nilai kebangsaannya dan wataknya yang berkebudayaan Indonesia. Sebab, keseluruhan nilai yang diajarkan oleh Taman Siswa menjawab persoalan mendasar tentang kebutuhan pendidikan manusia Indonesia, yakni pendidikan budi pekerti, pendidikan yang menyatu dengan kehidupan dan penghidupan bangsa, dan pendidikan manusia Indonesia agar merdeka batinnya, merdeka pikirannya dan merdeka tenaganya.

Ditinjau dari ilmu pendidikan yang diajarkan saja, nampak aspek kepenuhan dimensi pengajaran yang mempertinggi derajat kebudayaan siswa. Bayangkan saja, bagaimana Ilmu hidup batin manusia (ilmu jiwa, psychologie); Ilmu hidup jasmani manusia (fysiologie); Ilmu kedaan atau kesopanan (etika atau moraal); Ilmu keindahan atau ketertiban-lahir (estetika); dan Ilmu tambo pendidikan (ikhtisar cara-cara pendidikan). Demikian halnya dalam cara mendidik. Keteladanan dan proses pengajaran yang melingkupi keseluruhan suasana batin hingga ”laku” dalam ilmu, menjadi bagian dari metode pengajaran. Cara mendidik yang diawali dengan memberi contoh (voorbeeld); Pembiasaan (pakulinan, gewoontevorming); Pengajaran (leering, wulang-wuruk); Perintah, paksaan dan hukuman (regeering en tucht); Laku (zelfbeheersching, zelfdiscipline); Pengalaman lahir dan batin (nglakoni, ngaras, beleving), sangatlah luar biasa.

Saudara-saudara,
Kalau kita lihat bagaimana kualitas pendidikan saat ini, maka nampak bahwa pendidikan yang berkebudayaan dan sarat dengan pelajaran budi pekerti itu kini semakin langka. Pendidikan hanya mengedepankan aspek kognitif semata; namun pendidikan nilai, pendidikan yang menyatu dengan apa yang dibutuhkan bangsa kita: untuk perikehidupan bangsa, semakin ditinggalkan. Pendidikan kehilangan watak patriotismenya.

Mengapa hal ini terjadi? Dari sedikit pemikiran Ki Hadjar yang saya sampaikan disini: sejak awal Beliau sudah menegaskan bahwa Taman Siswa menjadi satu golongan pergerakan rakyat. Pendidikan Taman Siswa selalu mencari dan menentukan kemuliaannya untuk rakyat, maka Taman Siawa dengan sadar menyatukan diri dengan pergerakan rakyat. “Perkara kehidupan dan penghidupan rakyat itulah yang menjadi pokok pergerakan Taman Siswa”. Sejarah juga mencatat bagaimana pendidikan yang dimaksudkan Ki Hadjar sebagai upaya memajukan bertumbuhnya budi pekerti (kekuatan batin dan karakter), pikiran intelektualitas, dan tubuh anak didik. Kesatupaduan konsepsi pendidikan itu tidak bisa dipisahkan, karena pendidika untuk memajukan kesempurnaan hidup, yaitu kehidupan dan penghidupan anak-anak didik agar selaras dengan dunianya. Ditegaskan juga bagaimana pendidikan harus sejalan dengan kodratnya keadaan (natuur, realiteit). Dan kodrat tersebut tersimpan dalam adat-istiadat setiap rakyat. Demikian halnya terkait pendidikan nasional. Beliau dengan tegas merumuskan bagaimana watak pendidikan nasional itu, yang beralaskan haris-hidup dari bangsanya dan ditujukan untuk keperluan perikehidupan yang dapat mengangkat derajat negara dan rakyatnya, agar dapat bekerja sama dengan lain bangsa untuk kemuliaan segenap manusia ke seluruh dunia. Karena itulah watak pendidikan yang dibangun haruslah pendidikan yang melekat dengan perikehidupan rakyat, agar mereka tidak hanya memiliki “pengetahuan” tentang hidup rakyatnya saja, tetapi dapat mengalaminya sendiri, sehinga tidak bisa terlepas dengan apa yang dibutuhkan rakyatnya.

Saudara-saudara hadirin yang saya hormati,
Melihat sedikit dari lautan “mutiara pemikiran” Ki Hadjar Dewantara betapa kita tergetarkan oleh pendidikan yang menyatu dengan kehidupan rakyat Indonesia. Betapa pendidikan mencakup aspek yang sangat luas, berintikan “kesempurnaan hidup” yang menyatu dengan kehendak bangsanya. Pendidikan sebagai modal dasar, agar manusia Indonesia dapat merdeka lahir batin dan bergerak untuk meningkatkan derajat kehidupan tidak hanya manusia Indonesia, namun juga dunia.

Saya percaya sepenuhnya, bahwa keseluruhan strategi kebudayaan yang dipelopori oleh beliau bertujuan untuk menjadikan rakyat sebagai sumber kebudayaan. Rakyat adalah inti dari kebudayaan itu sendiri. Hal inilah yang juga dipahami oleh Bung Karno. Dalam dialog kebudayaannya dengan sosok petani Pak Marhaen, yang memiliki alat produksi, namun hidup dalam kemiskinan sistemik, Bung Karno merumuskan adanya tata pergaulan hidup yang menghisap. Seluruh motif penghisapan muncul, dari suatu nafsu kapitalistik. Implikasi dalam ranah kebudayaan sangat luas. Menurut Megawati Soekarnoputri, dampak kebudayaan akibat penjajahan selama lebih dari 350 tahun lamanya, telah melahirkan suatu genetika budaya, suatu gen budak, yang muncul dalam bentuk rasa minder, tidakpercaya diri, dan lunturnya martabat dari sebuah bangsa yang sebenarnya memiliki tradisi kebudayaan yang luar biasa. Dikombinasikan dengan berbagai pengalaman “kalah” sejak jaman raja-raja ketika menghadapi penjajahan Belanda, maka secara politik, budaya, dan ekonomi, terciptalah suatu masyarakat yang secara struktural menghadapi gejala minderwaardigheids complex.

Mentalitet seperti inilah yang dibaca oleh para founding fathers kita. Tidak heran, berbagai program nation and character building dijalankan. Demikian halnya, dalam lagu kebangsaan Indonesia raya, terekam dengan jelas, tekad untuk membangun jiwa bangsa yang ditempatkan terlebih dahulu sebelum “bangunlah badannya” untuk Indonesia Raya.

Saudara-saudara sekalian,
Seluruh gagasan membangun sistem kebudayaan dalam wadah negara yang memiliki dasar kebangsaan, perikemanusiaan, musyawarah-mufakat, kesejahteraan dan ketuhanan yang berkebudayaan, mendadak hilang seluruh jiwa kerakyatannya, ketika negeri ini dipimpin oleh rejim yang sangat otoriter. Demikian halnya sistem kebudayaan yang dibangun, sangatlah jauh dari sistem budaya Indonesia Merdeka. Ketika Indonesia Merdeka, rasa percaya diri, perasaan senasib sepenangungan, dan jiwa patriotisme menyala berkobar-kobar, sehingga Bung Karno pada tanggal 17 Agustus 1945, sebelum membacakan teks Proklamasi, dengan lantang menegaskan bahwa “Indonesia akan menjadi bangsa yang kuat, apabila berani meletakkan nasib ditangan kita sendiri”. Semangat inilah yang kini semakin terkikis. Orde Baru menjauhkan Pendidikan karakter yang berbudi pekerti. Berbagai sensor dan pengendalian dilakukan demi alasan keamanan nasional. Dalam periode ini, kemerdekaan dalam ranah politik, ekonomi dan kebudayaan, diganti dengan kekuasaan yang mengebiri seluruh ekspresi kebudayaan bangsa. Dampaknya pun sangat jelas. Kualitas manusia Indonesia terus mengalami penurunan. Sistem pendidikan yang dibangun tidak mampu menghasilkan manusia-manusia yang berkarakter, berdaya saing, dan memiliki jiwa pelopor untuk membangun Indonesia. Rakyat sebagai sumber kebudayaan dimarjinalkan oleh kekuasaan negara. Pada saat bersamaan dipertontonkan suatu “mobilisasi jalan pintas” ke atas, mendekati para pengusa, dan lahirlah generasi instan pragmatis dengan orientasi konsumerisme yang begitu kuat. Pragmatisme pun menjadi “ideologi baru” di dalam pembangunan fisik Indonesia. Indonesia semakin jauh menyimpang dari jalur pendiriannya. Sebab kapitalisme hanya menciptakan krisis. Demikian halnya, ketika sistem ekonomi yang berbasiskan gotong royong digantikan oleh mekanisme pasar, maka watak masyarakat pun berubah dengan cepat. Konsumerisme menggejala dan merubah sistem kebudayaan gotong royong menjadi transaksional. Watak konsumerisme semakin menghebat, ketika dalam ranah politik dan ekonomi dilakukan perubahan struktural dalam momentum yang sangat cepat pasca krisis ekonomi tahun 1997 an.

Saudara-saudara sekalian,
Dampak reformasi 1998 sangatlah dalam. Reformasi yang semula memiliki cita-cita luhur untuk mewujudkan pemerintahan yang bersih dari KKN, penegakkan supremasi hukum, penghapusan Dwi Fungsi ABRI, dan pelaksanaan otonomi daerah yang seluas-luasnya, ditingkat pelaksanaannya justru ditunganggi oleh berbagai agenda liberalisasi politik dan ekonomi. Buah reformasi hanya menghasilkan system politik dan ekonomi yang berwatak neo-liberal. Reformasi juga menghasilkan “derajat kebebasan” yang berdiri diluar norma dan sistem budaya hukum. Hukum pun berdiri di atas kekuatan uang yang semakin menjauhkan terciptanya keadilan. Kebebasan hanya diperjuangkan untuk kebebasan itu sendiri, dan melupakan kepentingan kolektif sebagai bangsa. Inilah fakta yang terjadi. Perubahan sistem politik dan ekonomi berjalan tanpa ruh. Reformasi dijalankan tanpa menengok sumber dari seluruh konsepsi Indonesia Merdeka. Sejarah bangsa tidak bisa menjadi pijakan karena dibelokkan. Akibatnya, kita bagaikan bangsa yang terombang-ambingkan ditengah ganasnya ombak di lautan. Disinilah kritik dari reformasi kita lakukan, agar bangsa ini kembali menemukan arah haluan masa depannya.

Saudara-saudara sekalian,
Syarat dasar daripada Indonesia Merdeka telah dirumuskan dengan sangat baik oleh para pendiri bangsa dalam sidang BPUPKI. Indonesia berdiri atas paham kolektivitas dengan semangat gotong royong. Prinsip kebangsaan menjadi kesadaran pokok bahwa Indonesia untuk semua. Semua untuk semua, bukan untuk golongan tertentu saja. Sistem kebudayaan yang dibangun menempatkan seluruh aspek kemanusiaan yang bebas dari segala bentuk penjajahan. Demokrasi Indonesia dibangun di atas demokrasi politik dan demokrasi ekonomi dimana seharusnya tidak ada kemiskinan dalam buminya Indonesia Merdeka. Sistem ekonomi yang dikedepankan berazaskan kekeluargaan sebagai pelaksanaan jalan sosialisme ala Indonesia. Model pengambilan keputusan dilakukan dengan cara musyawarah mufakat dalam hikmat kebijaksanaan melalui sistem perwakilan. Demikian halnya dalam spiritualitas bangsa, menempatkan ketuhanan yang berkebudayaan, yang penuh dengan toleransi dan pemahaman terhadap kebhinekaan. Seluruh substansi pokok daripada Indonesia Merdeka ini dapat kita dalami bersama dalam Pidato Bung Karno pada tanggal 1 Juni 1945, yang kemudian diperingati sebagai hari lahirnya Pancasila.

Seluruh konsepsi “paripurna” tentang Indonesia Merdeka; suatu Indonesia yang bertanah air satu, berbangsa satu, dan menjunjung tinggi Bahasa Indonesia sebagai bahasa persatuan, harus menjadi titik tolak di dalam membangun Indonesia kembali. Indonesia harus menempatkan Pancasila sebagai dasar dan sekaligus tujuan, namun juga sebagai the way of life, dan “guide line” policy di dalam penyelenggaraan pemerintahan negara. Untuk itu, maka keseluruhan Pidato Bung Karno tanggal 1 Juni 1945 wajib menjadi sumber rujukan terpenting tentang Pancasila. Demikian pula terkait dengan jati diri dan kebanggaan sebagai bangsa harus digelorakan kembali. Rasa bangga inilah yang mendorong kepemimpinan Indonesia di Konferensi Asia Afrika, Gerakan Non Blok, dan kemudian memelopori suatu tatanan dunia baru berdasarkan kemerdekaan, perdamaian abadi dan keadilan.
Saudara-saudara,
Menempatkan keseluruhan cita-cita Indonesia Merdeka sebagai parameter evaluasi atas jalannya reformasi, membawa kita bersama untuk menemukan akar persoalan, mengapa reformasi menghasilkan perubahan sistem politik dan ekonomi yang semakin jauh dari kepribadian bangsa. Disinilah kita dapat mengambil kesimpulan bahwa reformasi tahun 1997 berlangsung tanpa melalui pendekatan kebudayaan, dan kehilangan akar sejarah pendirian bangsanya. Pendekatan kebudayaan memerlukan proses yang menyatu dengan seluruh tradisi rakyat Indonesia. Tanpa pendekatan kebudayaan ini, maka reformasi menjadi keropos. Bahkan sebagai bangsa, Indonesia kehilangan jatidiri, krisis identitas, dan bagaikan terkurung dalam “jaman kalatida” sebagaimana disampaikan oleh Ronggowarsito. Tesis yang kami ajukan pun tidaklah sulit. Indonesia hanya akan keluar dari jaman kalatida ini apabila reformasi politik dan ekonomi dilandaskan pada reformasi budaya yang menempatkan keunggulan jatidiri bangsa, atau reformasi melalui jalan Trisakti: berdaulat dalam bidang politik; berdiri di atas kaki sendiri di bidang ekonomi dan berkepribadian dalam kebudayaan. Seluruh sumber kebudayaan Indonesia yang unik, akrab dengan alam, dan sebagai pengejawantahan dari negara agraris dan sekaligus negara maritim, adalah modal pembangunan kembali jati diri bangsa. Dalam kaitanya dengan pembangunan jati diri bangsa inilah revolusi mental diperlukan. Revolusi mental bagi para pemimpin bangsa harus dilakukan terlebih dahulu agar para pemimpin mampu menggelorakan dan meneladani “hidup baru”.

Saudara-saudara,
Revolusi mental ini sangatlah penting. Apapun namanya, daya saing dan survival suatu bangsa sangat ditentukan oleh manusianya. Revolusi Mental adalah “Gerakan Hidup Baru”. Revolusi ini harus dimulai dari pemimpinya. Pemimpin yang menjadi sumber keteladanan; bersikap kenegarawanan; pemimpin yang berkarakter dan pemimpin yang memiliki dedikasi hidup tanpa pamrih untuk bangsa dan negaranya.

Revolusi mental ini harus bergelora di dalam dadanya pemuda Indonesia. Revolusi mental harus didasarkan pada seluruh api perjuangan ketika gagasan tersebut pertama kali disampaikan oleh Bung Karno pada tahun 1957. Bung Karno menegaskan ’’Para pemimpin, seluruh kaum mudanya, dan pergerakan rakyat Indonesia harus merombak cara berpikir, cara kerja, cara berjuang, dan cara hidup dengan mendorong gerakan hidup baru. Suatu gerakan untuk menggembleng manusia Indonesia agar menjadi manusia baru yang berhati putih, berkemauan baja, bersemangat elang rajawali, dan berjiwa api yang menyala-nyala’’.

Apakah itu sekedar retorika? Jawabannya adalah tidak. Saya percaya, kini saat yang tepat untuk memulai kembali revolusi mental melalui nation and character building. Sebab ditengah ‘’jaman kalatida’’ ini pun, bumi pertiwi tetap subur melahirkan pemimpin baru yang memiliki watak dan jati diri kerakyatan, keadilan sosial, dan kebangsaan. Banyak pemimpin baru yang dihasilkan melalui pilkada secara langsung, dan kemudian membuktikan politik sebagai bangunan peradaban yang membebaskan rakyat dari berbagai jerat kemiskinan. Apa yang terjadi di Kabupaten Kulonprogo, Kabupaten Bantul, Kota Blitar, Kota Surabaya, Kabupaten Banyuwangi dll adalah contoh bekerjanya politik dalam watak kerakyatannya.

Saudara-saudara,
Keseluruhan semangat membangun Indonesia dengan keseluruhan jati diri kebudayaannya, akan berhasil apabila pendidikan yang berkebudayaan, pendidikan budi pekerti, dan pendidikan yang menyatu dengan kehidupan dan penghidupan bangsa sebagaimana diajarkan Ki hadjar Dewantara digalakkan kembali. Itulah ruh sistem pendidikan nasional kita. Karena itulah kami tegaskan bahwa kami berkeyakinan, bahwa Indonesia akan menemukan kembali ruh pendidikan nasional, apabila kita bertitik tolak dari keseluruhan “mutiara pemikiran” Ki Hadjar Dewantara. Jalan pendidikan yang berkebudayaan merupakan solusi terbaik atas “kegersangan jiwa” akibat kapitalisme yang menciptakan krisis. Konsepsi “memayu hayuning bawono” di Jawa, atau Trihita Karana di Bali, adalah refleksi kebudayaan yang menyatukan manusia dengan seluruh alam-rayanya. Inilah keunggulan budaya yang mengedepankan keharmonian, kebahagiaan lahir dan batin yang kini dikejar-kejar oleh bangsa Eropa dan Amerika.

Pendeknya, dari keseluruhan apa yang saya sampaikan di atas, gambaran optimisme masa depan Indonesia dapat kita letakkan, apabila sistem pendidikan, metode pendidikan, dan semangat kekeluargaan dalam mengelola lembaga pendidikan dikobarkan kembali. Begitu luar biasa konsepsi yang telah dirumuskan oleh para pendiri bangsa. Tugas kita tinggal menjabarkan dalam konteks kekinian, dan sekaligus merangkai untuk masadepan melalui jalan trisakti. Dengan peringatan Hari Pendidikan Nasional ini, sudah sewajarnya bahwa pendidikan yang berkebudayaan, pendidikan berbudi pekerti dan pendidikan yang menyatu dengan penghidupan dan perikehidupan bangsanya sebagaimana diajarkan oleh Ki Hadjar Dewantara tetaplah relevan dan wajib menjadi ruh-nya sistem pendidikan nasional Indonesia. Melalui pemikiran Ki Hadjar Dewantara, kita juga memahami watak Pancasila sebagai jalan kebudayaan Indonesia.

Terima kasih,
Wassalamu alaikum Warahmatullahi Wabarakatuh
Salam Damai Sejahtera bagi kita semua,
Om Santi Santi Om.
Merdeka!!! Merdeka!!! Merdeka!!!

Hasto Kristiyanto
SEKJEND DPP PDI PERJUANGAN

DPD PDI Perjuangan DIY Gelar Makan Ikan Bersama Rakyat 8 Mei 2016

DPD PDI Perjuangan DIY Gelar Makan Ikan Bersama Rakyat 8 Mei 2016

Dewan Pimpinan Daerah (DPD) PDI Perjuangan di Daerah Istimewa Yogyakarta (DIY), melaksanakan “Gelar Gerakan Makan Ikan Bersama Rakyat, Pecahkan Rekor MURI”, Minggu (8/5). Gerakan ini serentak dilakukan oleh DPD/DPC PDI Perjuangan se-Indonesia.

KPH Purbodiningrat, Ketua Panitia di Yogyakarta, menjelaskan, kegiatan yang dilakukan bersama oleh DPD PDI Perjuangan Provinsi DIY dan 5 DPC PDI Perjuangan, akan membakar sejumlah enam kuintal ikan laut dari nelayan pantai selatan.

“Ini rangkaian perayaan hari ulang tahun (HUT) ke-43, di tingkat nasional DPP PDI Perjuangan meluncurkan kegiatan Gerakan Bakar dan Makan Ikan Bersama Rakyat, sekaligus memecahkan rekor MURI,” kata Purbodiningrat.

Latar belakang kegiatan ini untuk mengingatkan Indonesia adalah negara yang jumlah konsumsi ikan terendah di Asia, hanya 37 kg/tahun. Sementara negara lain sudah lebih dari 45 kg/tahun.

Gerakan ini juga bertujuan bahwa Indonesia adalah negara maritim yang berdaulat. PDI Perjuangan ingin mengukuhkan komitmen kerakyatan dalam melanjutkan cita-cita pendiri bangsa Bung Karno.

“Kita ingin menggali dan mengembangkan segala potensi bangsa sesuai doktrin ‘semua buat semua’, sekaligus meneguhkan peran partai secara konkrit sebagai partai ideologis yang hadir, bekerja dan berpihak kepada rakyat,” kata KPH Purbodiningrat.

Ketua DPD PDI Perjuangan DIY Bambang Praswanto mengatakan dengan mengonsumsi ikan diharapkan tercapai kecukupan gizi keluarga, tercipta budi daya ikan laut untuk berdikari di bidang pangan, mencerdaskan kehidupan bangsa dengan sumber makanan bergizi secara berdikari.

“Gerakan makan ikan ini juga ditujukan untuk membangun pemberdayaan ekonomi nelayan dan petani ikan,” ujar Bambang Praswanto

Ketua Fraksi PDI Perjuangan DPRD DIY Eko Suwanto mendorong Pemda DIY untuk sungguh sungguh menempatkan laut selatan sebagai halaman depan, sumber penghidupan rakyat Yogja.

Sepanjang 113 kilometer pantai di Yogyakarta, katanya, sangat kaya dengan ikan dan kekayaan laut lainnya. Ini potensi ekonomi yg luar biasa selain perikanan air tawar.

“Anugerah Allah berupa kekayaan laut ini harus dimanfaatkan untuk meningkatkan gizi masyarakat sekaligus perekonomian rakyat. Pemda mesti gerak cepat memberdayakan nelayan kita dengan riset, subsidi dan pelatihan yg baik,” ujar politisi muda PDI Perjuangan ini.

DSC_0457 DSC_0469 DSC_0470 DSC_0471 DSC_0476 DSC_0485 DSC_0487 DSC_0489 DSC_0491 DSC_0494

 

PEMBUKAAN KADERISASI MADYA TINGKAT DIY & PELANTIKAN BADAN/DEPARTEMEN/KOMITE PDI PERJUANGAN DIY

PEMBUKAAN KADERISASI MADYA TINGKAT DIY & PELANTIKAN BADAN/DEPARTEMEN/KOMITE PDI PERJUANGAN DIY
Sport Hall Kridosono, 7 Mei 2016.

Media Centre PDI Perjuangan

DPD PDIP DIY Gelar Pendidikan Kader Madya

Langkah kaderisasi keanggotaan partai kembali dijalankan oleh Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan. Sebagai partai ideologis, PDI Perjuangan sangat memahami kondisi terkini politik di tanah air yang diwarnai pragmatisme di segala bidang kehidupan masyarakat.

Pilihan jalan ideologis sangat sudah menjadi keputusan partai, dalam merespon kondisi politik di Indonesia.
“Refleksi kita lakukan terus-menerus, melalui pendidikan kader, kita bawa PDI Perjuangan untuk kembali ke jalan ideologis, ” kata Eko Suwanto, Wakil Ketua DPD PDI Perjuangan DIY, Jumat (6/5/2016) di Yogyakarta.

Guna meneguhkan ideologi partai tersebut, DPD PDI Perjuangan DIY gelar pendidikan kader madya dalam 3 angkatan sepanjang tahun 2016.
Pelaksanaan acara yang akan dikoordinasi bidang Ideologi dan kaderisasi DPD PDI Perjuangan ini dilangsungkan pada Sabtu, 7 Mei 2016 di Sport Hall Kridosono, Jl Juwadi Kotabaru Yogyakarta.
Pendidikan kader madya ini akan dihadiri oleh 350 peserta yang terdiri dari kader partai dari 5 kabupaten kota se-DIY.
Sesuai agenda, pendidikan ideologi yang pertama disampaikan oleh Sekretaris DPP PDI Perjuangan Hasto Kristiyanto, sementara untuk penekanan materi ideologi akan disampaikan oleh Prof Wuryadi.
“Jalan ideologis tentu memerlukan upaya dan usaha yang luar biasa berat. Partai akan berhadapan langsung dengan masyarakat, kader harus konsisten dengan jalan ideologis PDI Perjuangan, inilah titik strategis pendidikan kader,” kata politisi muda PDI Perjuangan ini.

Bambang Praswanto, Ketua DPD PDI Perjuangan DIY menambahkan konsistensi kader sebagai penyambung lidah rakyat dan sebagai saluran aspirasi rakyat butuh kerja keras untuk mewujudkannya.
Bukan hanya menyampaikan visi dan misi partai tapi juga bagaimana kader bisa mendengarkan apa yang diinginkan rakyat.
“Tiap kader PDI Perjuangan harus selalu menggelorakan Tri Sakti Bung Karno dan cita-cita bersama yaitu membawa bangsa ini lebih sejahtera,” kata Bambang Praswanto.

Media Centre
PDI Perjuangan

DSC_0458 DSC_0489 DSC_0490 DSC_0493 DSC_0505 DSC_0510 DSC_0521 DSC_0524 DSC_0544 DSC_0550 DSC_0562

27 Menit Bersama Wagub DKI Jakarta : Djarot Saiful Hidayat

wagub6

Kesahajaan Djarot Saiful Hidajat, mantan walikota Blitar yang pernah mendapatkan penghargaan sebagai walikota terbaik di Indonesia yang kini menjadi wakil Ahok di DKI.

27 Menit Bersama Wagub DKI Jakarta : Djarot Saiful Hidayat

Seperti biasa siang itu dgn ditemani asisten, aku naik bajaj dr jalan merdeka utara ke jalan merdeka selatan khusus unt bertemu senior sekaligus guru politikku. Dikantor Balaikota Gubernur DKI Jakarta :

“Selamat siang Pak Wagub, mohon ijin melaporkan perkembangan situasi politik terakhir DKI Jakarta”

“Monggo mas, ada perkembangan apa ?” Tanya pak Wagub DKI Djarot Saiful Hidayat ini sambil mempersilakan duduk.

“Mohon ijin lapor sehubungan dengan statemen deklarasi Teman Ahok,” kataku dgn hati-hati.

“Maksudnya Teman Ahok ? Saya juga teman Ahok, sahabat kental malah …” Katanya tanpa beban. Sambil memberanikan diri aku tunjukan gambar deklarasi Ahok-Heru besutan Teman Ahok dari hape yang aku bawa. Aku amati betul reaksi wajah mantan walikota terbaik Indonesia dari Blitar ini. Agak lama beliau mengamati gambar tersebut tapi ekspresinya tak berubah dan tetap tenang. Tak lama kemudian dia tersenyum dan berkata “Bagus …” Entah apa maksudnya bagus itu, aku tak berani bertanya macam2 hanya pertanyaan pendek yang aku ajukan. “Ada perintah … ?”

“Ucapkan selamat dan sukses kepada Pak Basuki Cahaya Purnama dan Pak Heru, sebagai bacalon Gubernur dan Wakil Gubernur DKI Jakarta.” Ucap Panglima pemenangan Jokowi-Ahok pada pilkada 2012 ini dengan ekspresi yang tetap cool dan kalem.

“Ada perintah politik ?” Aku bertanya dgn sedikit tegang.

“Tetap bekerja seperti biasa, bekerja untuk sebesar2nya kemakmuran rakyat, monitoring jangan sampai ada penyimpangan uang rakyat !!!” Katanya tanpa ragu. “Tugas kita bukan untuk memperebutkan jabatan, bukan pula untuk mengejar sensasi ingin mengukir sejarah. Karena sejarah tdk unt dikejar tp terukir dengan sendirinya oleh kerja sekeras-kerasnya kerja dan dengan setulus-tulusnya hati. Bekerja saja seperti biasa, rakyat tak butuh kegaduhan politik. Jaga ketenangan rakyat DKI, jaga kepercayaan rakyat kepada pemimpin mereka. Termasuk kepercayaan kepada pak Ahok, karena hanya dengan kepercayaan itulah pemerintahan bisa bekerja dengan baik guna mensejahterakan mereka.” Lanjut pria Jawa kelahiran Sulawesi ini dengan serius. “Bisa dimengerti ya mas ?” Tanya beliau. “Siap, bisa dimengerti …” Jawabku meski sebenarnya belum mengerti bagaimana bisa seorang Ketua Bidang Organisasi Dewan Pimpinan Pusat Partai Pemenang Pemilu yang punya pengaruh sangat besar secara politik baik keluar atau kedalam partainya tetap cool dan tdk ada ekspresi kecewa apalagi marah dicampakan oleh segelintir orang yang mengaku Teman Ahok. Teman yang dengan sadis memaksa memisahkan dua sahabat Ahok dan Djarot. Sebenarnya aku siap berucap pamit namun kedahuluan beliau bertanya, “Sudah sholat dzuhur mas ?” “Sudah pak Haji… ” kataku dgn nada sedikit bergurau unt mencairkan keteganganku sendiri. “Ha ha ha … Iya suka-suka lupa kalau saya haji,” jawabnya polos sambil berujar, “Sik tak tinggal dzuhur sik diluk ya, gak kroso rek ngobrol ngasek arep ashar.” Dgn logat Jawa Timurnya yang kental. Meski ruang kerja Wagub DKI itu besar namun tampaknya tak didesign ada room khusus unt ibadah sehingga dari kejauhan aku bisa melihat beliau sholat. Melihatnya bersujud dan bertafakur, disitu hatiku teriris-iris. Dalam hatiku berkata “Ya Allah berikanlah jalan terang kemudahan bagi beliau dalam langkah2 pengabdiannya,” Hatiku menjerit bagaimana bisa orang yg dulu berjuang keras, mati-matian dan bertanggung jawab thd pemenangan Jokowi-Ahok sbg Ketua DPD PDI Perjuangan DKI Jakarta waktu itu, yg bekerja dalam senyap tanpa pemberitaan. Kini dicampakan dan dilecehkan seolah tak pernah punya andil apapun yang layak diperhitungkan oleh orang2 yang diperjuangkannya sendiri. Ingin rasanya aku memaki semua orang2 itu. Tapi sekali lagi sepertinya beliau bisa menebak jalan pikiranku sehingga berpesan sembari mengantarku keluar ruangan, “Mas, pemimpin yang tegas, antikorupsi itu standart. Kita semuanya begitu, kalau tdk segera dicomot KPK. Tp kedepan rakyat butuh yang lebih dari sekedar itu. Rakyat butuh suri tauladan,” seakan menyindir jalan pikiranku yang pemarah belum bisa ditauladani. “Ok besok klo ada waktu mampir lagi, ngobrol lagi tentang ketauladanan.” “Siap, jalankan politik ketauladanan,” ujarku sambil berpamitan. “Ha ha ha, iso ae awakmu opo2 dikaitke mbek politik… Hem hem,” katanya dgn tawa dan gaya khas pria sederhana berkumis ini. Dalam perjalanan pulang aku merenung, ya benar kita memang minim ketauladanan. Pemimpin yang tdk saja antikorupsi, terampil, berpengalaman dalam tatakelola pemerintahan namun juga bisa menjadi suri tauladan dalam kehidupan keseharian kita.

Jakarta, Senin 7 Maret 2016 Sahabat Djarot

 

RAPAT KOORDINASI BAGUNA

baguna1 baguna2 baguna3

Rapat Koordinasi Siaga Bencana Badan Penanggulangan Bencana (BAGUNA), Bidang Kesehatan, Perempuan & Anak PDI Perjuangan DIY di kantor DPD PDI Perjuangan DIY hari Selasa 9 Februari 2016 jam 10.00. Rapat Koordinasi juga di hadiri & dibuka oleh Ketua DPP PDI Perjuangan Bidang Kesehatan dan Penanggulangan Bencana dr. Ribka Tjiptaning.