Kursus Politik Perempuan Membedah Buku “SARINAH”

IMG-20160614-WA0014

“Soal perempuan adalah soal masyarakat”, demikian Bung Karno menyebutkan di dalam pengantar buku Sarinah. Sebagai ungkapan begitu besarnya arti kedudukan perempuan di dalam susunan masyarakat. Mewakili keadaan umum masyarakat, bilamana keadaan perempuan terkungkung dalam penindasan, maka masyarakatpun juga demikian. 

secara singkat, keadaan perempuan seringkali masih terjebak dalam peran domestik. Hal ini terjadi karena karena suami istri masih belum bersepakat adanya pembagian kerja domestik yang adil diantara mereka. Akibatnya perempuan terbebani dengan pekerjaan memasak, mencuci, membersihkan rumah dan merawat anak seluruhnya menjadi beban perempuan. Di sisi lain, laki-laki memiliki kesempatan lebih banyak untuk mengakses informasi dan saling bertemu dengan rekan-rekannya.
Peran domestik menjadi beban perempuan disebabkan karena adanya relasi kuasa dalam rumah tangga. Tetapi ketika perempuan berkiprah di ranah publik perempuan menghadapi tantangan luar biasa dalam menghadapi masyarakat yang patriarkis. Masyarakat yang masih mengutamakan nilai-nilai laki-laki. Akibatnya perempuan selalu diposisikan sebagai the second sex.
Selain permasalahan sosial, di sisi lain partai politikpun menghadapi tantangan dengan belum terbangunnya system organisasi yang baik. Sehingga kaderisasi yang menjadi tulang punggung partai untuk menyiapkan regenerasi belum berjalan seperti yang diharapkan. Tantangan lain yang dihadapi perempuan untuk bergabung dengan partai politik adalah perempuan dalam partai politik belum diberi kesempatan yang lebih leluasa untuk mengambil peluang politik yang ada. Tetapi perempuanpun mesti melakukan otokritik, yaitu belum ada keinginan untuk maju dan berkiprah dalam politik. Sebagaimana harapan Bung Karno dalam buku itu bahwa peran perempuansangat penting tatkala masa perjuangan kemerdekaan dan pada masa mengisi kemerdekaan Republik Indonesia. Terutama sekali peranan untuk memenuhi tuntunan budi nurani manusia perempuan atas ketidakadilan ekonomi dan politik yang mereka terima. Hal ini tentu dapat menjadi perenungan kita bersama ditengah-tengah liberalisme dan Kapitalisme yang semakin meringsek masuk ke dalam wilayah domestik (rumah tangga) dan wilayah publik.
Ceramah dam bedah buku Sarinah dalam pertemuan pertama Kursus ini akan disampaikan oleh Ibu Eva Kusuma Sundari dari DPR RI dan Ketua Badiklatda DI.Yogyakarta. Demikian sebagaimana yang disampaikan oleh Dr. Hj. Yuni Satia Rahayu selaku selaku Sekretaris DPD PDI Perjuangan DI. Yogyakarta.

Kursus Politik Perempuan Membedah Buku “SARINAH”

Kursus Politik Perempuan Membedah Buku “SARINAH”

Kantor DPD PDI Perjuangan DI.Yogyakarta.
Selasa, 14 Juni 2016 (Jam 8.30 sd. 13.00 WIB)

“Soal perempuan adalah soal masyarakat”, demikian Bung Karno menyebutkan di dalam pengantar buku Sarinah. Sebagai ungkapan begitu besarnya arti kedudukan perempuan di dalam susunan masyarakat. Mewakili keadaan umum masyarakat, bilamana keadaan perempuan terkungkung dalam penindasan, maka masyarakatpun juga demikian.
secara singkat, keadaan perempuan seringkali masih terjebak dalam peran domestik. Hal ini terjadi karena karena suami istri masih belum bersepakat adanya pembagian kerja domestik yang adil diantara mereka. Akibatnya perempuan terbebani dengan pekerjaan memasak, mencuci, membersihkan rumah dan merawat anak seluruhnya menjadi beban perempuan. Di sisi lain, laki-laki memiliki kesempatan lebih banyak untuk mengakses informasi dan saling bertemu dengan rekan-rekannya.
Peran domestik menjadi beban perempuan disebabkan karena adanya relasi kuasa dalam rumah tangga. Tetapi ketika perempuan berkiprah di ranah publik perempuan menghadapi tantangan luar biasa dalam menghadapi masyarakat yang patriarkis. Masyarakat yang masih mengutamakan nilai-nilai laki-laki. Akibatnya perempuan selalu diposisikan sebagai the second sex.
Selain permasalahan sosial, di sisi lain partai politikpun menghadapi tantangan dengan belum terbangunnya system organisasi yang baik. Sehingga kaderisasi yang menjadi tulang punggung partai untuk menyiapkan regenerasi belum berjalan seperti yang diharapkan. Tantangan lain yang dihadapi perempuan untuk bergabung dengan partai politik adalah perempuan dalam partai politik belum diberi kesempatan yang lebih leluasa untuk mengambil peluang politik yang ada. Tetapi perempuanpun mesti melakukan otokritik, yaitu belum ada keinginan untuk maju dan berkiprah dalam politik. Sebagaimana harapan Bung Karno dalam buku itu bahwa peran perempuansangat penting tatkala masa perjuangan kemerdekaan dan pada masa mengisi kemerdekaan Republik Indonesia. Terutama sekali peranan untuk memenuhi tuntunan budi nurani manusia perempuan atas ketidakadilan ekonomi dan politik yang mereka terima. Hal ini tentu dapat menjadi perenungan kita bersama ditengah-tengah liberalisme dan Kapitalisme yang semakin meringsek masuk ke dalam wilayah domestik (rumah tangga) dan wilayah publik.
Ceramah dam bedah buku Sarinah dalam pertemuan pertama Kursus ini akan disampaikan oleh Ibu Eva Kusuma Sundari dari DPR RI dan Ketua Badiklatda DI.Yogyakarta. Demikian sebagaimana yang disampaikan oleh Dr. Hj. Yuni Satia Rahayu selaku selaku Sekretaris DPD PDI Perjuangan DI. Yogyakarta.

PERINGATAN HARI LAHIR PANCASILA 1 JUNI 2016.

DPD PDI Perjuangan DIY memperingati hari lahir Pancasila dengan upacara di depan kantor DPD PDI Perjuangan DIY Badran Yogyakarta. Upacara di mulai pukul 08.30 dengan inspektur upacara Ketua DPD PDI Perjuangan DIY bapak Drs. Bambang Praswanto.,M.Sc.

PIDATO KEBUDAYAAN SEKJEN PDI PERJUANGAN DI TAMANSISWA, 19 Mei 2016

Hasto5low

PANCASILA SEBAGAI JALAN KEBUDAYAAN

DISAMPAIKAN DI
PERGURUAN TAMAN SISWA – YOGYAKARTA

19 Mei 2015
Assalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh
Salam Damai Sejahtera bagi kita semua
Om Swastiastu

Sebelumnya, marilah kita lebih dahulu bersama-sama memekikkan salam nasional kita,
Merdeka!!! Merdeka!!! Merdeka!!!

Suatu kehormatan bagi saya, dapat menghadiri Gebyar Pendidikan dan Kebudayaan (HARDIKNAS) tahun 2016 di Perguruan Kebangsaan Taman Siswa ini.

Bagi saya, Perguruan Taman Siswa, bukan hanya sekedar lembaga pendidikan kebangsaan, dengan tradisi kerakyatannya yang sangat kuat. Saya percaya, bahwa Perguruan Taman Siswa akan terus menjadi lembaga pendidikan pelopor dengan nilai-nilai kebangsaannya dan wataknya yang berkebudayaan Indonesia. Sebab, keseluruhan nilai yang diajarkan oleh Taman Siswa menjawab persoalan mendasar tentang kebutuhan pendidikan manusia Indonesia, yakni pendidikan budi pekerti, pendidikan yang menyatu dengan kehidupan dan penghidupan bangsa, dan pendidikan manusia Indonesia agar merdeka batinnya, merdeka pikirannya dan merdeka tenaganya.

Ditinjau dari ilmu pendidikan yang diajarkan saja, nampak aspek kepenuhan dimensi pengajaran yang mempertinggi derajat kebudayaan siswa. Bayangkan saja, bagaimana Ilmu hidup batin manusia (ilmu jiwa, psychologie); Ilmu hidup jasmani manusia (fysiologie); Ilmu kedaan atau kesopanan (etika atau moraal); Ilmu keindahan atau ketertiban-lahir (estetika); dan Ilmu tambo pendidikan (ikhtisar cara-cara pendidikan). Demikian halnya dalam cara mendidik. Keteladanan dan proses pengajaran yang melingkupi keseluruhan suasana batin hingga ”laku” dalam ilmu, menjadi bagian dari metode pengajaran. Cara mendidik yang diawali dengan memberi contoh (voorbeeld); Pembiasaan (pakulinan, gewoontevorming); Pengajaran (leering, wulang-wuruk); Perintah, paksaan dan hukuman (regeering en tucht); Laku (zelfbeheersching, zelfdiscipline); Pengalaman lahir dan batin (nglakoni, ngaras, beleving), sangatlah luar biasa.

Saudara-saudara,
Kalau kita lihat bagaimana kualitas pendidikan saat ini, maka nampak bahwa pendidikan yang berkebudayaan dan sarat dengan pelajaran budi pekerti itu kini semakin langka. Pendidikan hanya mengedepankan aspek kognitif semata; namun pendidikan nilai, pendidikan yang menyatu dengan apa yang dibutuhkan bangsa kita: untuk perikehidupan bangsa, semakin ditinggalkan. Pendidikan kehilangan watak patriotismenya.

Mengapa hal ini terjadi? Dari sedikit pemikiran Ki Hadjar yang saya sampaikan disini: sejak awal Beliau sudah menegaskan bahwa Taman Siswa menjadi satu golongan pergerakan rakyat. Pendidikan Taman Siswa selalu mencari dan menentukan kemuliaannya untuk rakyat, maka Taman Siawa dengan sadar menyatukan diri dengan pergerakan rakyat. “Perkara kehidupan dan penghidupan rakyat itulah yang menjadi pokok pergerakan Taman Siswa”. Sejarah juga mencatat bagaimana pendidikan yang dimaksudkan Ki Hadjar sebagai upaya memajukan bertumbuhnya budi pekerti (kekuatan batin dan karakter), pikiran intelektualitas, dan tubuh anak didik. Kesatupaduan konsepsi pendidikan itu tidak bisa dipisahkan, karena pendidika untuk memajukan kesempurnaan hidup, yaitu kehidupan dan penghidupan anak-anak didik agar selaras dengan dunianya. Ditegaskan juga bagaimana pendidikan harus sejalan dengan kodratnya keadaan (natuur, realiteit). Dan kodrat tersebut tersimpan dalam adat-istiadat setiap rakyat. Demikian halnya terkait pendidikan nasional. Beliau dengan tegas merumuskan bagaimana watak pendidikan nasional itu, yang beralaskan haris-hidup dari bangsanya dan ditujukan untuk keperluan perikehidupan yang dapat mengangkat derajat negara dan rakyatnya, agar dapat bekerja sama dengan lain bangsa untuk kemuliaan segenap manusia ke seluruh dunia. Karena itulah watak pendidikan yang dibangun haruslah pendidikan yang melekat dengan perikehidupan rakyat, agar mereka tidak hanya memiliki “pengetahuan” tentang hidup rakyatnya saja, tetapi dapat mengalaminya sendiri, sehinga tidak bisa terlepas dengan apa yang dibutuhkan rakyatnya.

Saudara-saudara hadirin yang saya hormati,
Melihat sedikit dari lautan “mutiara pemikiran” Ki Hadjar Dewantara betapa kita tergetarkan oleh pendidikan yang menyatu dengan kehidupan rakyat Indonesia. Betapa pendidikan mencakup aspek yang sangat luas, berintikan “kesempurnaan hidup” yang menyatu dengan kehendak bangsanya. Pendidikan sebagai modal dasar, agar manusia Indonesia dapat merdeka lahir batin dan bergerak untuk meningkatkan derajat kehidupan tidak hanya manusia Indonesia, namun juga dunia.

Saya percaya sepenuhnya, bahwa keseluruhan strategi kebudayaan yang dipelopori oleh beliau bertujuan untuk menjadikan rakyat sebagai sumber kebudayaan. Rakyat adalah inti dari kebudayaan itu sendiri. Hal inilah yang juga dipahami oleh Bung Karno. Dalam dialog kebudayaannya dengan sosok petani Pak Marhaen, yang memiliki alat produksi, namun hidup dalam kemiskinan sistemik, Bung Karno merumuskan adanya tata pergaulan hidup yang menghisap. Seluruh motif penghisapan muncul, dari suatu nafsu kapitalistik. Implikasi dalam ranah kebudayaan sangat luas. Menurut Megawati Soekarnoputri, dampak kebudayaan akibat penjajahan selama lebih dari 350 tahun lamanya, telah melahirkan suatu genetika budaya, suatu gen budak, yang muncul dalam bentuk rasa minder, tidakpercaya diri, dan lunturnya martabat dari sebuah bangsa yang sebenarnya memiliki tradisi kebudayaan yang luar biasa. Dikombinasikan dengan berbagai pengalaman “kalah” sejak jaman raja-raja ketika menghadapi penjajahan Belanda, maka secara politik, budaya, dan ekonomi, terciptalah suatu masyarakat yang secara struktural menghadapi gejala minderwaardigheids complex.

Mentalitet seperti inilah yang dibaca oleh para founding fathers kita. Tidak heran, berbagai program nation and character building dijalankan. Demikian halnya, dalam lagu kebangsaan Indonesia raya, terekam dengan jelas, tekad untuk membangun jiwa bangsa yang ditempatkan terlebih dahulu sebelum “bangunlah badannya” untuk Indonesia Raya.

Saudara-saudara sekalian,
Seluruh gagasan membangun sistem kebudayaan dalam wadah negara yang memiliki dasar kebangsaan, perikemanusiaan, musyawarah-mufakat, kesejahteraan dan ketuhanan yang berkebudayaan, mendadak hilang seluruh jiwa kerakyatannya, ketika negeri ini dipimpin oleh rejim yang sangat otoriter. Demikian halnya sistem kebudayaan yang dibangun, sangatlah jauh dari sistem budaya Indonesia Merdeka. Ketika Indonesia Merdeka, rasa percaya diri, perasaan senasib sepenangungan, dan jiwa patriotisme menyala berkobar-kobar, sehingga Bung Karno pada tanggal 17 Agustus 1945, sebelum membacakan teks Proklamasi, dengan lantang menegaskan bahwa “Indonesia akan menjadi bangsa yang kuat, apabila berani meletakkan nasib ditangan kita sendiri”. Semangat inilah yang kini semakin terkikis. Orde Baru menjauhkan Pendidikan karakter yang berbudi pekerti. Berbagai sensor dan pengendalian dilakukan demi alasan keamanan nasional. Dalam periode ini, kemerdekaan dalam ranah politik, ekonomi dan kebudayaan, diganti dengan kekuasaan yang mengebiri seluruh ekspresi kebudayaan bangsa. Dampaknya pun sangat jelas. Kualitas manusia Indonesia terus mengalami penurunan. Sistem pendidikan yang dibangun tidak mampu menghasilkan manusia-manusia yang berkarakter, berdaya saing, dan memiliki jiwa pelopor untuk membangun Indonesia. Rakyat sebagai sumber kebudayaan dimarjinalkan oleh kekuasaan negara. Pada saat bersamaan dipertontonkan suatu “mobilisasi jalan pintas” ke atas, mendekati para pengusa, dan lahirlah generasi instan pragmatis dengan orientasi konsumerisme yang begitu kuat. Pragmatisme pun menjadi “ideologi baru” di dalam pembangunan fisik Indonesia. Indonesia semakin jauh menyimpang dari jalur pendiriannya. Sebab kapitalisme hanya menciptakan krisis. Demikian halnya, ketika sistem ekonomi yang berbasiskan gotong royong digantikan oleh mekanisme pasar, maka watak masyarakat pun berubah dengan cepat. Konsumerisme menggejala dan merubah sistem kebudayaan gotong royong menjadi transaksional. Watak konsumerisme semakin menghebat, ketika dalam ranah politik dan ekonomi dilakukan perubahan struktural dalam momentum yang sangat cepat pasca krisis ekonomi tahun 1997 an.

Saudara-saudara sekalian,
Dampak reformasi 1998 sangatlah dalam. Reformasi yang semula memiliki cita-cita luhur untuk mewujudkan pemerintahan yang bersih dari KKN, penegakkan supremasi hukum, penghapusan Dwi Fungsi ABRI, dan pelaksanaan otonomi daerah yang seluas-luasnya, ditingkat pelaksanaannya justru ditunganggi oleh berbagai agenda liberalisasi politik dan ekonomi. Buah reformasi hanya menghasilkan system politik dan ekonomi yang berwatak neo-liberal. Reformasi juga menghasilkan “derajat kebebasan” yang berdiri diluar norma dan sistem budaya hukum. Hukum pun berdiri di atas kekuatan uang yang semakin menjauhkan terciptanya keadilan. Kebebasan hanya diperjuangkan untuk kebebasan itu sendiri, dan melupakan kepentingan kolektif sebagai bangsa. Inilah fakta yang terjadi. Perubahan sistem politik dan ekonomi berjalan tanpa ruh. Reformasi dijalankan tanpa menengok sumber dari seluruh konsepsi Indonesia Merdeka. Sejarah bangsa tidak bisa menjadi pijakan karena dibelokkan. Akibatnya, kita bagaikan bangsa yang terombang-ambingkan ditengah ganasnya ombak di lautan. Disinilah kritik dari reformasi kita lakukan, agar bangsa ini kembali menemukan arah haluan masa depannya.

Saudara-saudara sekalian,
Syarat dasar daripada Indonesia Merdeka telah dirumuskan dengan sangat baik oleh para pendiri bangsa dalam sidang BPUPKI. Indonesia berdiri atas paham kolektivitas dengan semangat gotong royong. Prinsip kebangsaan menjadi kesadaran pokok bahwa Indonesia untuk semua. Semua untuk semua, bukan untuk golongan tertentu saja. Sistem kebudayaan yang dibangun menempatkan seluruh aspek kemanusiaan yang bebas dari segala bentuk penjajahan. Demokrasi Indonesia dibangun di atas demokrasi politik dan demokrasi ekonomi dimana seharusnya tidak ada kemiskinan dalam buminya Indonesia Merdeka. Sistem ekonomi yang dikedepankan berazaskan kekeluargaan sebagai pelaksanaan jalan sosialisme ala Indonesia. Model pengambilan keputusan dilakukan dengan cara musyawarah mufakat dalam hikmat kebijaksanaan melalui sistem perwakilan. Demikian halnya dalam spiritualitas bangsa, menempatkan ketuhanan yang berkebudayaan, yang penuh dengan toleransi dan pemahaman terhadap kebhinekaan. Seluruh substansi pokok daripada Indonesia Merdeka ini dapat kita dalami bersama dalam Pidato Bung Karno pada tanggal 1 Juni 1945, yang kemudian diperingati sebagai hari lahirnya Pancasila.

Seluruh konsepsi “paripurna” tentang Indonesia Merdeka; suatu Indonesia yang bertanah air satu, berbangsa satu, dan menjunjung tinggi Bahasa Indonesia sebagai bahasa persatuan, harus menjadi titik tolak di dalam membangun Indonesia kembali. Indonesia harus menempatkan Pancasila sebagai dasar dan sekaligus tujuan, namun juga sebagai the way of life, dan “guide line” policy di dalam penyelenggaraan pemerintahan negara. Untuk itu, maka keseluruhan Pidato Bung Karno tanggal 1 Juni 1945 wajib menjadi sumber rujukan terpenting tentang Pancasila. Demikian pula terkait dengan jati diri dan kebanggaan sebagai bangsa harus digelorakan kembali. Rasa bangga inilah yang mendorong kepemimpinan Indonesia di Konferensi Asia Afrika, Gerakan Non Blok, dan kemudian memelopori suatu tatanan dunia baru berdasarkan kemerdekaan, perdamaian abadi dan keadilan.
Saudara-saudara,
Menempatkan keseluruhan cita-cita Indonesia Merdeka sebagai parameter evaluasi atas jalannya reformasi, membawa kita bersama untuk menemukan akar persoalan, mengapa reformasi menghasilkan perubahan sistem politik dan ekonomi yang semakin jauh dari kepribadian bangsa. Disinilah kita dapat mengambil kesimpulan bahwa reformasi tahun 1997 berlangsung tanpa melalui pendekatan kebudayaan, dan kehilangan akar sejarah pendirian bangsanya. Pendekatan kebudayaan memerlukan proses yang menyatu dengan seluruh tradisi rakyat Indonesia. Tanpa pendekatan kebudayaan ini, maka reformasi menjadi keropos. Bahkan sebagai bangsa, Indonesia kehilangan jatidiri, krisis identitas, dan bagaikan terkurung dalam “jaman kalatida” sebagaimana disampaikan oleh Ronggowarsito. Tesis yang kami ajukan pun tidaklah sulit. Indonesia hanya akan keluar dari jaman kalatida ini apabila reformasi politik dan ekonomi dilandaskan pada reformasi budaya yang menempatkan keunggulan jatidiri bangsa, atau reformasi melalui jalan Trisakti: berdaulat dalam bidang politik; berdiri di atas kaki sendiri di bidang ekonomi dan berkepribadian dalam kebudayaan. Seluruh sumber kebudayaan Indonesia yang unik, akrab dengan alam, dan sebagai pengejawantahan dari negara agraris dan sekaligus negara maritim, adalah modal pembangunan kembali jati diri bangsa. Dalam kaitanya dengan pembangunan jati diri bangsa inilah revolusi mental diperlukan. Revolusi mental bagi para pemimpin bangsa harus dilakukan terlebih dahulu agar para pemimpin mampu menggelorakan dan meneladani “hidup baru”.

Saudara-saudara,
Revolusi mental ini sangatlah penting. Apapun namanya, daya saing dan survival suatu bangsa sangat ditentukan oleh manusianya. Revolusi Mental adalah “Gerakan Hidup Baru”. Revolusi ini harus dimulai dari pemimpinya. Pemimpin yang menjadi sumber keteladanan; bersikap kenegarawanan; pemimpin yang berkarakter dan pemimpin yang memiliki dedikasi hidup tanpa pamrih untuk bangsa dan negaranya.

Revolusi mental ini harus bergelora di dalam dadanya pemuda Indonesia. Revolusi mental harus didasarkan pada seluruh api perjuangan ketika gagasan tersebut pertama kali disampaikan oleh Bung Karno pada tahun 1957. Bung Karno menegaskan ’’Para pemimpin, seluruh kaum mudanya, dan pergerakan rakyat Indonesia harus merombak cara berpikir, cara kerja, cara berjuang, dan cara hidup dengan mendorong gerakan hidup baru. Suatu gerakan untuk menggembleng manusia Indonesia agar menjadi manusia baru yang berhati putih, berkemauan baja, bersemangat elang rajawali, dan berjiwa api yang menyala-nyala’’.

Apakah itu sekedar retorika? Jawabannya adalah tidak. Saya percaya, kini saat yang tepat untuk memulai kembali revolusi mental melalui nation and character building. Sebab ditengah ‘’jaman kalatida’’ ini pun, bumi pertiwi tetap subur melahirkan pemimpin baru yang memiliki watak dan jati diri kerakyatan, keadilan sosial, dan kebangsaan. Banyak pemimpin baru yang dihasilkan melalui pilkada secara langsung, dan kemudian membuktikan politik sebagai bangunan peradaban yang membebaskan rakyat dari berbagai jerat kemiskinan. Apa yang terjadi di Kabupaten Kulonprogo, Kabupaten Bantul, Kota Blitar, Kota Surabaya, Kabupaten Banyuwangi dll adalah contoh bekerjanya politik dalam watak kerakyatannya.

Saudara-saudara,
Keseluruhan semangat membangun Indonesia dengan keseluruhan jati diri kebudayaannya, akan berhasil apabila pendidikan yang berkebudayaan, pendidikan budi pekerti, dan pendidikan yang menyatu dengan kehidupan dan penghidupan bangsa sebagaimana diajarkan Ki hadjar Dewantara digalakkan kembali. Itulah ruh sistem pendidikan nasional kita. Karena itulah kami tegaskan bahwa kami berkeyakinan, bahwa Indonesia akan menemukan kembali ruh pendidikan nasional, apabila kita bertitik tolak dari keseluruhan “mutiara pemikiran” Ki Hadjar Dewantara. Jalan pendidikan yang berkebudayaan merupakan solusi terbaik atas “kegersangan jiwa” akibat kapitalisme yang menciptakan krisis. Konsepsi “memayu hayuning bawono” di Jawa, atau Trihita Karana di Bali, adalah refleksi kebudayaan yang menyatukan manusia dengan seluruh alam-rayanya. Inilah keunggulan budaya yang mengedepankan keharmonian, kebahagiaan lahir dan batin yang kini dikejar-kejar oleh bangsa Eropa dan Amerika.

Pendeknya, dari keseluruhan apa yang saya sampaikan di atas, gambaran optimisme masa depan Indonesia dapat kita letakkan, apabila sistem pendidikan, metode pendidikan, dan semangat kekeluargaan dalam mengelola lembaga pendidikan dikobarkan kembali. Begitu luar biasa konsepsi yang telah dirumuskan oleh para pendiri bangsa. Tugas kita tinggal menjabarkan dalam konteks kekinian, dan sekaligus merangkai untuk masadepan melalui jalan trisakti. Dengan peringatan Hari Pendidikan Nasional ini, sudah sewajarnya bahwa pendidikan yang berkebudayaan, pendidikan berbudi pekerti dan pendidikan yang menyatu dengan penghidupan dan perikehidupan bangsanya sebagaimana diajarkan oleh Ki Hadjar Dewantara tetaplah relevan dan wajib menjadi ruh-nya sistem pendidikan nasional Indonesia. Melalui pemikiran Ki Hadjar Dewantara, kita juga memahami watak Pancasila sebagai jalan kebudayaan Indonesia.

Terima kasih,
Wassalamu alaikum Warahmatullahi Wabarakatuh
Salam Damai Sejahtera bagi kita semua,
Om Santi Santi Om.
Merdeka!!! Merdeka!!! Merdeka!!!

Hasto Kristiyanto
SEKJEND DPP PDI PERJUANGAN

DPD PDI Perjuangan DIY Gelar Makan Ikan Bersama Rakyat 8 Mei 2016

DPD PDI Perjuangan DIY Gelar Makan Ikan Bersama Rakyat 8 Mei 2016

Dewan Pimpinan Daerah (DPD) PDI Perjuangan di Daerah Istimewa Yogyakarta (DIY), melaksanakan “Gelar Gerakan Makan Ikan Bersama Rakyat, Pecahkan Rekor MURI”, Minggu (8/5). Gerakan ini serentak dilakukan oleh DPD/DPC PDI Perjuangan se-Indonesia.

KPH Purbodiningrat, Ketua Panitia di Yogyakarta, menjelaskan, kegiatan yang dilakukan bersama oleh DPD PDI Perjuangan Provinsi DIY dan 5 DPC PDI Perjuangan, akan membakar sejumlah enam kuintal ikan laut dari nelayan pantai selatan.

“Ini rangkaian perayaan hari ulang tahun (HUT) ke-43, di tingkat nasional DPP PDI Perjuangan meluncurkan kegiatan Gerakan Bakar dan Makan Ikan Bersama Rakyat, sekaligus memecahkan rekor MURI,” kata Purbodiningrat.

Latar belakang kegiatan ini untuk mengingatkan Indonesia adalah negara yang jumlah konsumsi ikan terendah di Asia, hanya 37 kg/tahun. Sementara negara lain sudah lebih dari 45 kg/tahun.

Gerakan ini juga bertujuan bahwa Indonesia adalah negara maritim yang berdaulat. PDI Perjuangan ingin mengukuhkan komitmen kerakyatan dalam melanjutkan cita-cita pendiri bangsa Bung Karno.

“Kita ingin menggali dan mengembangkan segala potensi bangsa sesuai doktrin ‘semua buat semua’, sekaligus meneguhkan peran partai secara konkrit sebagai partai ideologis yang hadir, bekerja dan berpihak kepada rakyat,” kata KPH Purbodiningrat.

Ketua DPD PDI Perjuangan DIY Bambang Praswanto mengatakan dengan mengonsumsi ikan diharapkan tercapai kecukupan gizi keluarga, tercipta budi daya ikan laut untuk berdikari di bidang pangan, mencerdaskan kehidupan bangsa dengan sumber makanan bergizi secara berdikari.

“Gerakan makan ikan ini juga ditujukan untuk membangun pemberdayaan ekonomi nelayan dan petani ikan,” ujar Bambang Praswanto

Ketua Fraksi PDI Perjuangan DPRD DIY Eko Suwanto mendorong Pemda DIY untuk sungguh sungguh menempatkan laut selatan sebagai halaman depan, sumber penghidupan rakyat Yogja.

Sepanjang 113 kilometer pantai di Yogyakarta, katanya, sangat kaya dengan ikan dan kekayaan laut lainnya. Ini potensi ekonomi yg luar biasa selain perikanan air tawar.

“Anugerah Allah berupa kekayaan laut ini harus dimanfaatkan untuk meningkatkan gizi masyarakat sekaligus perekonomian rakyat. Pemda mesti gerak cepat memberdayakan nelayan kita dengan riset, subsidi dan pelatihan yg baik,” ujar politisi muda PDI Perjuangan ini.

DSC_0457 DSC_0469 DSC_0470 DSC_0471 DSC_0476 DSC_0485 DSC_0487 DSC_0489 DSC_0491 DSC_0494