27 Menit Bersama Wagub DKI Jakarta : Djarot Saiful Hidayat

wagub6

Kesahajaan Djarot Saiful Hidajat, mantan walikota Blitar yang pernah mendapatkan penghargaan sebagai walikota terbaik di Indonesia yang kini menjadi wakil Ahok di DKI.

27 Menit Bersama Wagub DKI Jakarta : Djarot Saiful Hidayat

Seperti biasa siang itu dgn ditemani asisten, aku naik bajaj dr jalan merdeka utara ke jalan merdeka selatan khusus unt bertemu senior sekaligus guru politikku. Dikantor Balaikota Gubernur DKI Jakarta :

“Selamat siang Pak Wagub, mohon ijin melaporkan perkembangan situasi politik terakhir DKI Jakarta”

“Monggo mas, ada perkembangan apa ?” Tanya pak Wagub DKI Djarot Saiful Hidayat ini sambil mempersilakan duduk.

“Mohon ijin lapor sehubungan dengan statemen deklarasi Teman Ahok,” kataku dgn hati-hati.

“Maksudnya Teman Ahok ? Saya juga teman Ahok, sahabat kental malah …” Katanya tanpa beban. Sambil memberanikan diri aku tunjukan gambar deklarasi Ahok-Heru besutan Teman Ahok dari hape yang aku bawa. Aku amati betul reaksi wajah mantan walikota terbaik Indonesia dari Blitar ini. Agak lama beliau mengamati gambar tersebut tapi ekspresinya tak berubah dan tetap tenang. Tak lama kemudian dia tersenyum dan berkata “Bagus …” Entah apa maksudnya bagus itu, aku tak berani bertanya macam2 hanya pertanyaan pendek yang aku ajukan. “Ada perintah … ?”

“Ucapkan selamat dan sukses kepada Pak Basuki Cahaya Purnama dan Pak Heru, sebagai bacalon Gubernur dan Wakil Gubernur DKI Jakarta.” Ucap Panglima pemenangan Jokowi-Ahok pada pilkada 2012 ini dengan ekspresi yang tetap cool dan kalem.

“Ada perintah politik ?” Aku bertanya dgn sedikit tegang.

“Tetap bekerja seperti biasa, bekerja untuk sebesar2nya kemakmuran rakyat, monitoring jangan sampai ada penyimpangan uang rakyat !!!” Katanya tanpa ragu. “Tugas kita bukan untuk memperebutkan jabatan, bukan pula untuk mengejar sensasi ingin mengukir sejarah. Karena sejarah tdk unt dikejar tp terukir dengan sendirinya oleh kerja sekeras-kerasnya kerja dan dengan setulus-tulusnya hati. Bekerja saja seperti biasa, rakyat tak butuh kegaduhan politik. Jaga ketenangan rakyat DKI, jaga kepercayaan rakyat kepada pemimpin mereka. Termasuk kepercayaan kepada pak Ahok, karena hanya dengan kepercayaan itulah pemerintahan bisa bekerja dengan baik guna mensejahterakan mereka.” Lanjut pria Jawa kelahiran Sulawesi ini dengan serius. “Bisa dimengerti ya mas ?” Tanya beliau. “Siap, bisa dimengerti …” Jawabku meski sebenarnya belum mengerti bagaimana bisa seorang Ketua Bidang Organisasi Dewan Pimpinan Pusat Partai Pemenang Pemilu yang punya pengaruh sangat besar secara politik baik keluar atau kedalam partainya tetap cool dan tdk ada ekspresi kecewa apalagi marah dicampakan oleh segelintir orang yang mengaku Teman Ahok. Teman yang dengan sadis memaksa memisahkan dua sahabat Ahok dan Djarot. Sebenarnya aku siap berucap pamit namun kedahuluan beliau bertanya, “Sudah sholat dzuhur mas ?” “Sudah pak Haji… ” kataku dgn nada sedikit bergurau unt mencairkan keteganganku sendiri. “Ha ha ha … Iya suka-suka lupa kalau saya haji,” jawabnya polos sambil berujar, “Sik tak tinggal dzuhur sik diluk ya, gak kroso rek ngobrol ngasek arep ashar.” Dgn logat Jawa Timurnya yang kental. Meski ruang kerja Wagub DKI itu besar namun tampaknya tak didesign ada room khusus unt ibadah sehingga dari kejauhan aku bisa melihat beliau sholat. Melihatnya bersujud dan bertafakur, disitu hatiku teriris-iris. Dalam hatiku berkata “Ya Allah berikanlah jalan terang kemudahan bagi beliau dalam langkah2 pengabdiannya,” Hatiku menjerit bagaimana bisa orang yg dulu berjuang keras, mati-matian dan bertanggung jawab thd pemenangan Jokowi-Ahok sbg Ketua DPD PDI Perjuangan DKI Jakarta waktu itu, yg bekerja dalam senyap tanpa pemberitaan. Kini dicampakan dan dilecehkan seolah tak pernah punya andil apapun yang layak diperhitungkan oleh orang2 yang diperjuangkannya sendiri. Ingin rasanya aku memaki semua orang2 itu. Tapi sekali lagi sepertinya beliau bisa menebak jalan pikiranku sehingga berpesan sembari mengantarku keluar ruangan, “Mas, pemimpin yang tegas, antikorupsi itu standart. Kita semuanya begitu, kalau tdk segera dicomot KPK. Tp kedepan rakyat butuh yang lebih dari sekedar itu. Rakyat butuh suri tauladan,” seakan menyindir jalan pikiranku yang pemarah belum bisa ditauladani. “Ok besok klo ada waktu mampir lagi, ngobrol lagi tentang ketauladanan.” “Siap, jalankan politik ketauladanan,” ujarku sambil berpamitan. “Ha ha ha, iso ae awakmu opo2 dikaitke mbek politik… Hem hem,” katanya dgn tawa dan gaya khas pria sederhana berkumis ini. Dalam perjalanan pulang aku merenung, ya benar kita memang minim ketauladanan. Pemimpin yang tdk saja antikorupsi, terampil, berpengalaman dalam tatakelola pemerintahan namun juga bisa menjadi suri tauladan dalam kehidupan keseharian kita.

Jakarta, Senin 7 Maret 2016 Sahabat Djarot

 

RAPAT KOORDINASI BAGUNA

baguna1 baguna2 baguna3

Rapat Koordinasi Siaga Bencana Badan Penanggulangan Bencana (BAGUNA), Bidang Kesehatan, Perempuan & Anak PDI Perjuangan DIY di kantor DPD PDI Perjuangan DIY hari Selasa 9 Februari 2016 jam 10.00. Rapat Koordinasi juga di hadiri & dibuka oleh Ketua DPP PDI Perjuangan Bidang Kesehatan dan Penanggulangan Bencana dr. Ribka Tjiptaning.

DPD PDI Perjuangan, Dukung KGPAA Pakualam X Segera ditetapkan sebagai Wakil Gubernur DIY

image2 image2

Media Centre PDI Perjuangan
Rilis, Rabu, 27 Januari 2016

DPD PDI Perjuangan, Dukung KGPAA Pakualam X Segera ditetapkan sebagai Wakil Gubernur DIY

Kekosongan jabatan Wakil Gubernur DI Yogyakarta perlu segera diisi, paska penobatan KGPAA X  yang kini jumeneng, memimpin Kadipaten Puro Pakualaman.   Pengisian jabatan Wakil Gubernur DI Yogyakarta mendesak dilakukan agar penyelenggaraan pemerintahan daerah segera berjalan normal kembali.
Bambang Praswanto, Ketua DPD PDI Perjuangan DI Yogyakarta menyatakan hal tersebut saat berdialog dengan KGPAA X di Bangsal Parangkarso, Puro Pakualam, Rabu 27/1/2016.
“Sri Sultan Hamengku Buwono X dan KGPAA Pakualam X saya kira harus bisa segera bekerja bersama dalam pemerintahan daerah, agar penyelenggaran pemerintahan segera sempurna dan sinkron dengan semangat Presiden Joko Widodo untuk mensejahterakan rakyat,” kata Bambang Praswanto.

Agenda dialog  dihadiri oleh jajaran pengurus DPD PDI Perjuangan DI Yogyakarta, Fraksi PDI Perjuangan DPRD DIY dan pengurus DPC dari Sleman, Bantul, Gunungkidul, Kulonprogo dan Kota Yogyakarta tersebut jadi bentuk dukungan agar proses pengisian jabatan Wakil Gubernur DIY sejalan dengan amanat UU 13/2012 tentang Keistimewaan Yogyakarta.

Bambang menenggarai saat ini dalam proses politik yang bergulir di DPRD DIY ada pihak yang mencoba mengulur waktu terjadinya pengisian masa jabatan.
“Saya kira lebih baik jika segera ada proses di DPRD untuk menetapkan KGPAA Pakualam X sebagai Wagub DIY dan kita harapkan pelantikan Wagub dilakukan secara langsung oleh Presiden di Istana. Ini jadi tugas bersama bagaimana keistimewaan Yogyakarta harus terus kita perjuangkan,” kata Bambang Praswanto.

Eko Suwanto, Ketua Komisi A DPRD DI Yogyakarta menambahkan soal dukungan kepada KGPAA Pakualam X, PDI Perjuangan sudah jelas sikapnya. Saat jumenengan KGPAA Pakualam X, 7 Januari 2016 lalu, Ketua Umum PDI Perjuangan Megawati Soekarno Putri turut hadir.
Saat jumenengan itu, sejumlah pejabat negara seperti Mendagri Tjahjo Kumolo juga menghadiri prosesi hingga selesai.
“Itu saya kira  sudah menjawab ada hubungan batin di dalam penobatan dan kehadiran Ketua Umum PDI Perjuangan, peristiwa politik dan kebudayaan ini sudah jelas bentuk dukungan dan menjawab spekulasi publik atas dukungan politik yang diberikan. Kita tidak boleh melupakan sejaraj bahwa Kadipaten Pakualaman dibawah Sri Paduka memiliki kontribusi besar dalam perjuangan kemerdekaan dan ada satu hal yang wajib diketahui anak anak muda. Sri Paduka sediakan tempat tinggal untuk Bung Karno, lebih dari 7 pekan pada awal pindahnya ibukota ke Jogja. Hubungan bathin para pendiri bangsa inilah yang memperkuat komunikasi PDI Perjuangan dengan KPGAA Pakualam X dan keluarga besar,” kata Eko Suwanto.

Terkait dengan mendesaknya pengisian jabatan Wakil Gubernur, pansus tatib bukanlah keharusan. Hal yang pokok adalah verifikasi.

Disebutkan, PDI Perjuangan berkomitmen penuh akan mengawal proses dan tahapan penetapan Wakil Gubernur DIY sesuai dengan peraturan perundangan, khususnya UU 13/2012  tentang Keistimewaan DIY dan Perdais Nomor 2 Tahun 2015. Secara khusus, semua komponen rakyat diajak untuk bersatu dan menyingkirkan adanya perbedaan tafsiran peraturan terkait penetapan Wakil Gubernur DIY.
“Kita mendukung tahapan atau proses ini segera dilaksanakan dan Wagub sebaiknya segera ditetapkan sesuai peraturan perundangan yang berlaku. Kita ajak rakyat Yogyakarta bersatu padu mengawal pelaksanaan UU 13 Tahun 2012 mewujudkan kesejahteraan dan ketentraman rakyat DIY,” kata Eko Suwanto Ketua Fraksi PDI Perjuangan DPRD DIY.

KGPAA Pakualam X secara khusus menyatakan rasa terima kasihnya atas kehadiran seluruh jajaran pengurus DPD PDI Perjuangan DI Yogyakarta.

KGPAA X menjelaskan posisi Puro Pakualaman dalam sejarah perjalanan NKRI punya keterikatan dengan Proklamator Soekarno. Puro Pakualaman, sejak awal kemerdekaan juga telah memberikan dukungan kepada NKRI.
“Yogyakarta itu pernah jadi kota republik. Presiden Soekarno dan Wakil Presiden Mohammad Hatta menginap di sini, sebelum Gedung Agung jadi kala itu. Kalau ibu Megawati Soekarno Putri di masa kecil sempat juga di sini. Kita senang hari ini bisa bertemu langsung dan berdiskusi dengan jajaran DPD PDI Perjuangan DIY beserta Fraksi dan DPC se DIY.,” kata KGPAA Pakualam X yang didampingi kedua adiknya dan kerabat lainnya.

Diakhir acara, Ketua DPD PDI Perjuangan, Bambang Praswanto menyerahkan cendera mata berupa buku Indonesia Menggugat dan Lahirnya Pancasila 1 Juni 1945 kepada Sri Paduka Pakualam X. “Kita memiliki komitmen yang sama untuk menjaga NKRI dan melaksanakan Pancasila”, ujar Bambang Praswanto.

Media Centre
PDI Perjuangan

Syarat Pengisian Wagub DIY Dipenuhi Puro Pakualaman

penobatan-pakualam-x_20160108_025640

 

TRIBUNJOGJA.COM, YOGYA – Puro Pakualaman mengirimkan surat pemberitahuan kepada DPRD DIY terkait Jumeneng Dalem KBPH Prabu Suryodilogo menjadi KGPAA Pakualam X pada Jumat (8/1/2016) siang.
Dengan diterimanya surat itu, DPRD DIY semestinya segera membentuk Panitia Khusus (Pansus) pengisian jabatan Wakil Gubernur (Wagub) DIY.
Ketua DPRD DIY, Yoeke Indra Agung mengatakan, pihaknya telah menerima surat pemberitahuan terkait Jumeneng Dalem bernomor 101116/WS dari Puro Pakualaman.

Namun begitu, pihaknya belum dapat segera membentuk Pansus pengisian jabatan Wagub DIY.
“Surat pemberitahuan Jumeneng Dalem sudah kami terima hari ini (kemarin). Tapi kami belum bisa melangkah lebih jauh karena surat pemberhentian Wagub DIY, Pakualam IX dari Presiden belum keluar,” ucap Yoeke, sapaan akrabnya saat ditemui di DPRD DIY, Jumat (8/1/2016) siang.
Namun begitu, Yoeke menuturkan bahwa pihaknya memberi waktu selama seminggu kepada Kemendagri untuk segera menyampaikan surat permohonan pemberhentian Pakualam IX sebagai Wagub DIY.
Jika dalam rentang waktu tersebut tak kunjung disampaikan, pihaknya akan meminta Pemda DIY untuk melakukan follow up.
“Menurut saya perlu ada langkah selanjutnya jika surat itu tidak kunjung keluar. Satu minggu ini kita lihat perkembangannya seperti apa. Selanjutnya kami akan minta Sekda DIY untuk menanyakan, kita lewat jalur pemerintah dulu,” katanya.
Yoeke pun menjelaskan, surat keterangan Jumeneng Dalem yang disampaikan Puro Pakualaman telah dilampiri seluruh berkas yang disyaratkan.
Baik surat keterangan yang menyatakan tidak pailit, surat keterangan berkelakuan baik, surat pemberhentian PNS dari presiden, surat keterangan sehat, dan beberapa lainnya.

Sehingga jika nantinya surat pemberhentian Wagub DIY telah dikeluarkan oleh Presiden, lanjut Yoeke, Puro Pakualaman tak lagi perlu mengirimkan apapun ke DPRD DIY.
Sebab seluruh administrasi yang diminta, baik surat kematian Pakualam IX dan surat keterangan Jumeneng Dalem telah dilaksanakan, seluruhnya sudah disampaikan Puro Pakualaman ke DPRD DIY.
“Surat pemberitahuan Jumeneng Dalem itu sudah cukup menjadi dasar untuk mengambil langkah selanjutnya. Apalagi sudah dilengkapi dengan seluruh persyaratan,” ucap Yoeke.
Dia menambahkan jika surat pemberhentian Pakualam IX sebagai Wagub DIY keluar, dan surat keterangan bahwa Jumeneng Dalem telah dilaksanakan diterima pihaknya, berkas tersebut akan diserahkannya ke fraksi di DPRD DIY untuk dilakukan kajian. Kemudian dibentuklah Pansus pengisian jabatan Wagub DIY.
Sekretaris Daerah DIY, Ichsanuri menegaskan, RM Wijoseno Hario Bimo yang kini telah diangkat menjadi Pakualam X telah mengundurkan diri sebagai Kepala Biro Administrasi Kesra dan Kemasyarakatan Setda DIY.
Hal itu guna memenuhi persyaratan untuk mengisi jabatan Wagub DIY.

“Sekarang jabatan itu sudah diisi Plt (Pelaksana Tugas). Dia mundur dari jabatannya, sekaligus dari PNS. Komplit,” jelas dia.
Wakil Ketua DPRD DIY, Arif Noor Hartanto menyampaikan, Puro Pakualaman yang diwakili KPH Kusumo Parasto menyerahkan surat ke DPRD DIY, Jumat pada 11.10 WIB. Pun yang diserahkannya berjumlah dua surat.
“Yang disampaikan surat pemberitahuan Jumeneng Dalem, dengan surat pengusulan pengisian jabatan Wagub DIY,” tukas Inung, sapaan akrabnya. (tribunjogja.com)

http://jogja.tribunnews.com/2016/01/09/syarat-pengisian-wagub-diy-dipenuhi-puro-pakualaman