Teror di MAKO BRIMOB dan Bom Surabaya: Tidak Ada Toleransi bagi Terorisme

Ditulis tanggal by

Negara Tidak Boleh Kalah
1). PDI Perjuangan mengucapkan dukacita yang mendalam atas korban terorisme yang berturut-turut terjadi di Mako Brimob dan Bom Surabaya. Kedua peristiwa tersebut menjadi batas akhir bagi gerakan radikalisme yang anti Pancasila dan merongrong kewibawaan negara. “Apa yang terjadi di Mako Brimob dan pengeboman di Surabaya merupakan satu rangkaian peristiwa yang nyata2 bertujuan melawan negara, dan intimidasi kolektif bagi rakyat dengan menyebarkan terorisme. Negara tidak boleh kalah dan harus melakukan mobilisasi seluruh instrumen negara untuk melawan terorisme”
2). Atas kedua kejadian “kejahatan kemanusiaan tsb”, PDI Perjuangan memberikan dukungan sepenuhnya terhadap seluruh upaya Pemerintahan Jokowi untuk melawan segala bentuk terorisme yang berawal dari paham radikalisme tsb.
3). Negara berkewajiban melindungi rakyat. Sebab hukum tertinggi dalam negara adalah kedaulatan negara itu sendiri. “Siapapun yang merongrong kewibawaan negara harus dihadapi dengan menggunakan seluruh pendekatan hukum, politik, ekonomi, sosial dan kebudayaan, serta menggalang kekuatan rakyat untuk terlibat aktif di dalam melawan paham radikalisme. Negara pun berhak menggunakan seluruh instrumen negara, baik hukum, POLRI dan TNI, serta birokrasi negara untuk melawan terorisme tersebut. Sebab Pembukaan UUD 1945 telah menegaskan bahwa pemerintahan negara dibentuk salah satunya bertujuan untuk melindungi segenap bangsa dan seluruh tumpah darah Indonesia. Perintah konstitusi inilah yang menjadi dasar hukum tertinggi di dalam memberantas terorisme”
4). Korban yang terjadi di Mako Brimob dan korban Bom Surabaya harus menjadi yang terakhir. Kedua peristiwa tsb menjadi batas akhir bagi negara untuk tidak boleh kalah terhadap gerakan terorisme di Indonesia. “Kekuatan mayoritas diam harus bangkit. Kita tidak boleh takut terhadap terorisme. Sebab mereka adalah para pengecut yang tidak boleh lagi mendapatkan hak hidup di negara cinta damai ini”

Hasto Kristiyanto
Sekjen PDI Perjuangan
[09:55, 13/5/2018] Beny #NCI 💯🆔🇮🇩: Teror di MAKO BRIMOB dan Bom Surabaya: Tidak Ada Toleransi bagi Terorisme

Negara Tidak Boleh Kalah
1). PDI Perjuangan mengucapkan dukacita yang mendalam atas korban terorisme yang berturut-turut terjadi di Mako Brimob dan Bom Surabaya. Kedua peristiwa tersebut menjadi batas akhir bagi gerakan radikalisme yang anti Pancasila dan merongrong kewibawaan negara. “Apa yang terjadi di Mako Brimob dan pengeboman di Surabaya merupakan satu rangkaian peristiwa yang nyata2 bertujuan melawan negara, dan intimidasi kolektif bagi rakyat dengan menyebarkan terorisme. Negara tidak boleh kalah dan harus melakukan mobilisasi seluruh instrumen negara untuk melawan terorisme”
2). Atas kedua kejadian “kejahatan kemanusiaan tsb”, PDI Perjuangan memberikan dukungan sepenuhnya terhadap seluruh upaya Pemerintahan Jokowi untuk melawan segala bentuk terorisme yang berawal dari paham radikalisme tsb.
3). Negara berkewajiban melindungi rakyat. Sebab hukum tertinggi dalam negara adalah kedaulatan negara itu sendiri. “Siapapun yang merongrong kewibawaan negara harus dihadapi dengan menggunakan seluruh pendekatan hukum, politik, ekonomi, sosial dan kebudayaan, serta menggalang kekuatan rakyat untuk terlibat aktif di dalam melawan paham radikalisme. Negara pun berhak menggunakan seluruh instrumen negara, baik hukum, POLRI dan TNI, serta birokrasi negara untuk melawan terorisme tersebut. Sebab Pembukaan UUD 1945 telah menegaskan bahwa pemerintahan negara dibentuk salah satunya bertujuan untuk melindungi segenap bangsa dan seluruh tumpah darah Indonesia. Perintah konstitusi inilah yang menjadi dasar hukum tertinggi di dalam memberantas terorisme”
4). Korban yang terjadi di Mako Brimob dan korban Bom Surabaya harus menjadi yang terakhir. Kedua peristiwa tsb menjadi batas akhir bagi negara untuk tidak boleh kalah terhadap gerakan terorisme di Indonesia. “Kekuatan mayoritas diam harus bangkit. Kita tidak boleh takut terhadap terorisme. Sebab mereka adalah para pengecut yang tidak boleh lagi mendapatkan hak hidup di negara cinta damai ini”

Hasto Kristiyanto
Sekjen PDI Perjuangan

Sambil bahas isu nasional, Mega – Jokowi Santap Nasi Jambal dan Sate Ayam di Istana Batu Tulis

Ditulis tanggal by

Ketua Umum PDI Perjuangan Megawati Soekarnoputri melakukan pertemuan rutin dengan Presiden Jokowi di Istana Batu Tulis, Bogor, Jawa Barat, Selasa Malam. Pertemuan di Istana yg desain arsitekturnya dari Bung Karno ini, membahas topik-topik strategis.

Sekjend PDI Perjuangan Hasto Kristiyanto yg mengetahui pertemuan Jokowi -Megawati ini menuturkan, berbagai masalah nasional dan internasional menjadi topik bahasan keduanya. “Istana Batu Tulis menjadi saksi sejarah dialog kedua pemimpin. Ibu Megawati Soekarnoputri dan Bapak Jokowi, secara periodik meluangkan waktu untuk bertemu. Beliau berdua saling update terhadap berbagai persoalan nasional dan internasional”.

Apalagi, menurut Hasto, Istana Batu Tulis tampaknya menjadi tempat favorit karena tampilan estetika arsitektur nusantara yang dipadukan dengan kontur alam yang penuh dengan aneka pohon dan tanaman bunga yang menambah asri bangunan yang kental dengan nuansa kepribadian bangsa

Untuk menu makan malam, Megawati menyiapkan menu khusus ciri khas kuliner nusantara, seperti nasi jambal, ayam bakar balado, gurami bakar, sate ayam, buncis sambal terasi, tumis kangkung dan kerupuk serta nasi goreng pete khas Batu Tulis. “Kami semua makan dengan lahap. Ibu Mega dan Pak Jokowi dengan nasi jambalnya, lengkap dengan sate ayam penambah sedap rasa, hingga tidak terasa habislah sepiring nasi jambal penuh aroma bumbu nusantara”

Menggambarkan suasana pertemuan Megawati dan Jokowi, Hasto menceritakan Istana Batu Tulis sangat tenang dan penuh kesejukan. ‘’Saya meyakini, suasana itu mengalirkan pemikiran-pemikiran jernih dari beliau berdua tentang solusi menghadapi berbagai persoalan bangsa dan negara. Istana Batu Tulis sangat cocok untuk melakukan kontemplasi, apalagi terlepas dari berbagai hiruk pikuk isu politik di Jakarta. Apa yang dibahas adalah kepentingan dan komitmen untuk kemajuan Indonesia Raya”

Hasto Kristiyanto
Sekjend DPP PDI Perjuangan.

PERNYATAAN SIKAP PDI PERJUANGAN DIY

Ditulis tanggal by

PERNYATAAN SIKAP PDI PERJUANGAN DIY.

Menyikapi dan memperhatikan situasi di masyarakat DIY akhir- akhir ini. Maka DPD PDI Perjuangan DIY menyatakan Sikap Tegas sbb :

1). Mengutuk keras segala macam teror/ penyerangan/ pengrusakan tempat2 umum khususnya tempat ibadah milik siapapun. Yang menimbulkan ketakutan, korban jiwa, harta benda, dll.
2). Menyerukan kepada Pemda DIY / Kabupaten/ Kota, aparat Kepolisian dan TNI agar hadir dan bertindak setegas- tegasnya untuk mencegah terulangnya peristiwa semacam itu.
3). Menyerukan kepada warga masyarakat untuk waspada, hati hati, tetapi tidak saling curiga, tidak saling menghujat sehingga masyarakat aman, tenteram dan terlindungi dari teror dan rasa takut.
4). Kepada Pemerintah, Kepolisian , TNI agar mengambil inisiatif menggalang persatuan nasional berdasarkan Pancasila, Negara Kesatuan Republik Indonesia dan Bhinneka Tunggal Ika serta Pembukaan UUD 1945.
5). Jajaran PDI Perjuangan DIY siap berdiri di depan dan siap bekerjasama dan bergotong royong dalam menegakkan dan mempertahankan Pancasila, NKRI, UUD 1945 dan kebhineka tunggal ika-an.
6). Menghimbau kepada seluruh masyarakat untuk tetap tenang dan menjaga kedamaian dan keutuhan bangsa Indonesia.

Yogyakarta, 11 Februari 2018, pukul 15.00.
Ketua DPD PDI Perjuangan DIY

Drs.Bambang Praswanto, M.Sc.

Verifikasi faktual KPU pastikan keseriusan parpol

Ditulis tanggal by

Ketua Dewan Pimpinan Daerah Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan Daerah Istimewa Yogyakarta Bambang Praswanto menilai verifikasi faktual yang dilakukan KPU sebagai instrumen penting untuk memastikan keseriusan parpol ikut serta dalam pemilu.

“Bagi kami verifikasi faktual itu hal yang wajar saja. Namun di sisi lain memang mendorong keseriusan parpol itu ikut dalam pemilu,” kata Bambang Praswanto di Yogyakarta, Kamis.

Menurut Bambang, sejumlah hal yang diuji dalam verifikasi faktual meliputi kelengkapan pengurus parpol, keterwakilan perempuan 30 persen dari jumlah pengurus, keberadaan anggota, hingga kepemilikan kantor merupakan aspek mendasar yang memang harus dimiliki parpol di daerah jika menginginkan ikut serta dalam pemilu.

Apalagi, menurut dia, dalam masa lima tahun setiap parpol kemungkinan besar mengalami perubahan baik dari jumlah anggota, perubahan truktur pengurus, hingga status kepemilikan atau sewa kantor sekretariat.

“Syarat-syarat itu bukan hal yang istimewa. Menurut kami itu hal yang mendasar sekali karena dalam masa lima tahun pasti ada dinamika di internal partai,” kata dia.

Menurut Bambang, upaya verifikasi faktual yang dilakukan KPU DIY telah sesuai dengan amanat konstitusi. Bahkan pada verifikas kali ini, kata dia, lebih praktis karena parpol dapat mengunggah data kelengkapan parpol terlebih dahulu melalui sistem informasi partai politik (Sipol).

“Sekarang lebih praktis karena kami bisa memasukkan data awal secara online, selanjutnya secara faktual tinggal diverifikasi KPU,” kata dia.

Setelah dinyatakan memenuhi syarat (MS) dalam verifikasi faktual, PDIP DIY, kata Bambang akan memperkuat konsolidasi di internal partai. Status MS, menurut dia, mejadi pijakan partai untuk menentukan strategi selanjutnya dalam menghadapi Pemilu 2019.

“Setelah memenuhi syarat dalam verifikasi kan berarti kami tinggal menyiapkan strategi-strategi selanjutnya untuk tetap menjaga kepercayaan konstituen,” kata dia.

LGBT DAN PERKAWINAN SEJENIS TIDAK MUNGKIN DILEGALISASI DALAM UU KARENA BERTENTANGAN DENGAN PANCASILA

Ditulis tanggal by

Pernyataan Ketua MPR Zulkifli Hasan tentang sudah ada lima fraksi di DPR yang menyetujui perkawinan sejenis dan LGBT sontak membuat kaget bukan hanya partai-partai politik tetapi juga bangsa Indonesia.

Sebagai parpol yg punya fraksi di DPR kami juga kaget atas pernyataan tersebut mengingat dalam catatan legislasi kami di DPR dalam Prolegnas 2018 tidak ada pembahasan ttg RUU LGBT maupun Perkawinan Sejenis sebagaimana yang dilansir Pak Zul.

Memang ada pembahasan atau diskusi tentang LGBT dan Perkawinan Sejenis namun hal tersebut terjadi dalam Panja atau Timus RUU KUHP. Pembahasan dalam Panja dan Timus RUU KUHP pun masih terus berlangsung serta belum ada kesimpulan apalagi keputusan apapun.

Namun demikian, pernyataan Ketua MPR tersebut perlu untuk kita ambil hikmahnya bahwa dalam negara hukum Pancasila tidak dibolehkan ada norma Undang-Undang atau peraturan perundang-undangan manapun yang akan melegalisasi perkawinan sejenis maupun LGBT seperti yang dilakukan sebagian bangsa barat yang memang paham ideologinya mengagung-agungkan kebebasan individu (individualisme dan liberalisme).

Bangsa Indonesia yang berpahamkan ideologi Pancasila tidak membiarkan warga negaranya bebas mengekspresikan kebebasan Individunya karena dibatasi oleh etika kemasyarakatan dan kenegaraaan dalam prinsip-prinsip Ketuhanan dan Kemanusiaan Yang Adil dan Beradab sebagai nilai keutamaan falsafah bangsa Indonesia. Pasal 28J UUD NRI 1945 secara tegas memberikan pembatasan setiap warga negara untuk mengekspresikan kebebasannya.

Sebagai sumber dari segala sumber hukum negara, Pancasila adalah sumber nilai pembentukan peraturan perundang-undangan. Dengan demikian menurut pendapat saya tidak akan mungkin ada fraksi-fraksi di DPR yang akan menyetujui jika ada usulan untuk melegalisasi LGBT dan Perkawinan Sejenis.

Ketua Umum DPP PDI Perjuangan, Megawati Soekarnoputri selalu mengingatkan kepada seluruh anggota fraksi PDI Perjuangan, baik pusat maupun daerah agar dalam setiap pembentukan peraturan perundang-undangan wajib hukumnya untuk menjadikan nilai-nilai Pancasila sebagai pedomannya.

Dr. Ahmad Basarah
Wasekjen DPP PDI Perjuangan Bidang Pemerintahan

Usung 96 Kader, PDIP: Pilkada Perkuat Kaderisasi Kepemimpinan Partai

Ditulis tanggal by


1). Bagi PDI Perjuangan, Pilkada Serentak 2018 merupakan momentum memperkuat mekanisme kelembagaan Partai di dalam menyiapkan pemimpin. “Dari total 171 daerah, PDI Perjuangan mencalonkan 44 kader Partai sebagai calon kepala daerah, dan 52 kader sebagai calon wakil kepala daerah. Partisipasi kader Partai semakin meningkat dan menunjukkan mekanisme kaderisasi internal Partai yang berjalan semakin sistemik”
2). Sedangkan ditinjau kerjasama politik yang dilakukan, PDI Perjuangan yang terus mengedepankan semangat gotong royong dan membuka ruang kerjasama politik dengan Partai lain, menegaskan komitmennya bahwa kerjasama dilakukan karena kesadaran bahwa terkait kepentingan bangsa dan negara, serta upaya memperkuat pemerintahan yg stabil, kuat dan mengakar pada dukungan rakyat, maka kerjasama dengan Parpol pengusung pemerintah banyak dilakukan. “Dari 171 daerah, kerjasama dengan Golkar dan Hanura mendapat peringkat tertinggi, yakni di 54 daerah. Kerjasama dengan PPP di 52 daerah dan dengan PKB di 46 daerah. Kerjasama dengan PKPI terjadi di 29 daerah. Tidak hanya itu, kerjasama dengan PAN terjadi di 51 daerah dan dengan PKS di 32 daerah. Konfigurasi kerjasama politik tersebut menunjukkan bahwa dinamika politik nasional berbeda dengan daerah. Hal ini terjadi karena aspek historis, kultur dan dinamika politik lokal.”
3). Hasto menegaskan bahwa ukuran sebenarnya dalam pilkada seharusnya dilihat bukan semata dr hasil, namun bagaimana proses melahirkan pemimpin tsb. “Ibu Megawati Soekarnoputri selalu menegaskan bahwa PDI Perjuangan menempatkan aspek ideologi, kepemimpinan, personality yg baik, rekam jejak kinerja calon, dan kemampuan untuk menampilkan wajah kekuasaan yang membangun peradaban untuk rakyat, sebagai kriteria utama di dalam menetapkan calon. Sebab yang kami cari adalah pemimpin untuk rakyat”
4). Dengan banyaknya kader Partai yang dicalonkan oleh Partai Banteng tsb, maka PDI Perjuangan semakin mengukuhkan posisi politiknya sebagai Partai ideologi atas dasar Pancasila. “Seluruh paslon yang diusung oleh PDI Perjuangan memiliki komitmen untuk memberikan dukungan sepenuhnya pada kepemimpinan Pak Jokowi”

Hasto Kristiyanto
Sekjend DPP PDI Perjuangan.

Pidato lengkap Megawati dalam HUT PDI Perjuangan ke-45

Ditulis tanggal by

“Puji Syukur kita panjatkan ke hadirat Allah Subhanahu Wata’ala, sehingga PDI Perjuangan mampu melewati berbagai ujian sejarah selama 44 tahun. Pasang naik dan pasang surut sebagai sebuah partai politik, telah kami lalui. Saya sebagai Ketua Umum pada hari ini, ingin mengucapkan terima kasih kepada mereka yang memilih berada dalam gerbong perjuangan bersama. Terima kasih kepada mereka yang tetap setia, meski kadang Partai ini mendapat terpaan gelombang yang begitu dahsyat. Mereka selalu ada, tidak hanya ketika Partai ini sedang berkibar, namun justru memperlihatkan kesetiaannya ketika Partai berada dalam posisi yang sulit.  Ijinkan saya memberikan penghormatan, dan penghargaan sebesar-besarnya, kepada antara lain Bapak Jacob Nuwa Wea, Bapak Alexander Litaay, dan Bapak Mangara Siahaan, dan masih banyak yang lain, yang tidak bisa saya sebut satu per satu. Mereka telah mendahului kita menghadap Sang Khalik sebagai pejuang Partai.  Mereka tidak hanya ada dalam sejarah hidup saya, namun juga adalah tokoh-tokoh yang berjuang mempertahankan Partai ini sebagai partai ideologis. Kesetiaan yang mereka tunjukan sepanjang hidup kepartaian, bagi saya adalah bentuk kesetiaan ideologis, yang sudah seharusnya dihayati, dan dijalankan oleh setiap kader Partai.

Hadiri yang saya muliakan,

Dari awal mula saya membangun Partai ini, tanpa ragu saya telah menyatakan dan memperjuangkan, bahwa PDI Perjuangan adalah partai ideologis, dengan ideologi Pancasila 1 Juni 1945. Syukur alhamdulillah, pada tanggal 1 Juni tahun 2015 yang lalu, Presiden Jokowi telah menetapkan 1 Juni 1945 sebagai hari lahirnya Pancasila. Artinya, secara resmi negara telah mengakui, bahwa Pancasila 1 Juni 1945 sebagai ideologi bangsa Indonesia.

Saudara-saudara,

Peristiwa di penghujung tahun 2015, telah menggugah sebuah pertanyaan filosofis dalam diri saya: cukupkah bagi bangsa ini sekedar memperingati 1 Juni sebagai hari lahirnya Pancasila? Dari kacamata saya, pengakuan 1 Juni sebagai hari lahirnya Pancasila, memuat suatu konsekuensi ideologis yang harus dipikul oleh kita semua. Dengan pengakuan tersebut, maka  segala keputusan dan kebijakan politik yang kita produksi pun, sudah seharusnya bersumber pada jiwa dan semangat nilai-nilai Pancasila 1 Juni 1945.

Apa yang terjadi di penghujung tahun 2015, harus dimaknai sebagai cambuk yang mengingatkan kita terhadap pentingnya Pancasila sebagai “pendeteksi sekaligus tameng proteksi” terhadap tendensi hidupnya “ideologi tertutup”, yang mengancam persatuan dan kesatuan bangsa. Ideologi tertutup tersebut bersifat dogmatis. Ia tidak berasal dari cita-cita yang sudah hidup dari masyarakat. Ideologi tertutup tersebut hanya muncul dari suatu kelompok tertentu yang dipaksakan diterima oleh seluruh masyarakat. Mereka memaksakan kehendaknya sendiri; tidak ada dialog, apalagi demokrasi. Apa yang mereka lakukan, hanyalah kepatuhan yang lahir dari watak kekuasaan totaliter, dan dijalankan dengan cara-cara totaliter pula. Bagi mereka, teror dan propaganda adalah jalan kunci tercapainya kekuasaan.

Syarat mutlak hidupnya ideologi tertutup adalah lahirnya aturan-aturan hingga dilarangnya pemikiran kritis. Mereka menghendaki keseragaman dalam berpikir dan bertindak, dengan memaksakan kehendaknya. Oleh karenanya, pemahaman terhadap agama dan keyakinan sebagai bentuk kesosialan pun dihancurkan, bahkan dimusnahkan. Selain itu, demokrasi dan keberagaman  dalam ideologi tertutup tidak ditolelir karena kepatuhan total masyarakat menjadi tujuan. Tidak hanya itu, mereka benar-benar anti kebhinekaaan. Itulah yang muncul dengan berbagai persoalan SARA akhir-akhir ini. Disisi lain, para pemimpin yang menganut ideologi tertutup pun memosisikan dirinya sebagai pembawa “self fulfilling prophecy”, para peramal masa depan. Mereka dengan fasih meramalkan yang akan pasti terjadi di masa yang akan datang, termasuk dalam kehidupan setelah dunia fana, yang notabene mereka sendiri belum pernah melihatnya.

Saudara-saudara,

Apa yang saya sampaikan di atas tentang ideologi tertutup, jelas bertentangan dengan Pancasila. Pancasila bukan suatu ideologi yang dipaksakan oleh Bung Karno atau pendiri bangsa lainnya. Pancasila lahir dari nilai-nilai, norma, tradisi dan cita-cita bangsa Indonesia sejak masa lalu, bahkan jauh sebelum kemerdekaan. Bung Karno sendiri menegaskan, dirinya bukan sebagai penemu Pancasila, tetapi sebagai penggali Pancasila. Beliau menggalinya dari harta kekayaan rohani, moral dan budaya bangsa dari buminya Indonesia. Pancasila dengan sendirinya adalah warisan budaya bangsa Indonesia. Apakah ketika Indonesia berumur 71 tahun, kita telah melupakan sejarah bangsa? Jangan sekali-kali melupakan sejarah kita!!

Pancasila berisi prinsip dasar, selanjutnya diterjemahkan dalam konstitusi UUD 1945 yang menjadi penuntun sekaligus rambu dalam membuat norma-norma sosial politik. Produk kebijakan politik pun tidak boleh bersifat apriori, bahkan harus merupakan keputusan demokratis berdasarkan musyawarah mufakat. Dengan demikian, Pancasila sebagai jiwa bangsa, tidak memiliki sifat totaliter dan tidak boleh digunakan sebagai “stempel legitimasi kekuasaan”. Pancasila bersifat aktual, dinamis, antisipasif dan mampu menjadi “leidstar”, bintang penuntun dan penerang, bagi bangsa Indonesia. Pancasila selalu relevan di dalam menghadapi setiap tantangan yang sesuai dengan perkembangan jaman, ilmu pengetahuan, serta dinamika aspirasi rakyat.

Namun, tentu saja implementasi Pancasila tidak boleh terlalu   kompromistis saat menghadapi sesuatu yang bertentangan dengan nilai-nilai dasar yang terkandung di dalamnya. Meskipun demikian, guna meng-eksplisit-kan ide dan gagasan agar menjadi konkret, dan agar Pancasila tidak kaku dan keras,  dalam merespon keaktualan problematika bangsa, maka instrumen implementasinya pun harus dijabarkan dengan lebih nyata, tanpa bertentangan dengan filsafat pokok dan kepribadiaan bangsa.

Intermezo : Pola Pembangunan Nasional Berencana sebagai implementasi Pancasila untuk mencapai Trisakti.

Saudara-saudara,

Indonesia diakui sebagai negara demokratis, namun demokrasi yang kita anut dengan Pancasila sebagai “the way of life bangsa” telah secara tegas mematrikan nilai-nilai filosofis ideologis, agar kita tidak kehilangan arah dan jati diri bangsa.

Pancasila, lima sila, jika diperas menjadi Trisila, terdiri dari: Pertama, sosio-nasionalisme yang merupakan perasan dari kebangsaan dan internasionalisme; kebangsaan dan peri kemanusiaan. Kedua, sosio-demokrasi. Demokrasi yang dimaksud bukan demokrasi barat, demokrasi yang dimaksud adalah demokrasi politik ekonomi, yaitu demokrasi yang melekat dengan kesejahteraan sosial, yang diperas menjadi satu dalam sosio-demokrasi.

Ketiga, adalah ke-Tuhan-an. Menjadi poin ketiga, bukan karena derajat kepentingannya paling bawah, tetapi justru karena Ke-Tuhan-an sebagai pondasi kebangsaan, demokrasi politik dan ekonomi yang kita anut. Tanpa Ke-Tuhan-an bangsa ini pasti oleng. Ke-Tuhan-an yang dimaksud adalah Ke-Tuhan-an dengan cara berkebudayaan dan berkeadaban; dengan saling hormat menghormati satu dengan yang lain, dengan tetap tidak kehilangan karakter dan identitas sebagai bangsa Indonesia.

Bung Karno menegaskan, “kalau jadi Hindu, jangan jadi orang India. Kalau jadi Islam, jangan jadi orang Arab, kalau jadi Kristen, jangan jadi orang Yahudi. Tetaplah jadi orang Indonesia dengan adat budaya Nusantara yang kaya raya ini.”

Hadirin yang saya hormati, Trisila jika diperas menjadi Ekasila, yaitu gotong royong. Inilah suatu paham yang dinamis, berhimpunnya semagat bersama untuk membanting tulang bersama, memeras keringat bersama untuk kebahagiaan bersama. Kebahagian yang dimaksud adalah kebahagian kolektif sebagai sebuah bangsa, yang memiliki tiga kerangka: pertama, Satu Negara Republik Indonesia yang berbentuk Negara-Kesatuan dan Negara-kebangsaan yang demokratis dengan wilayah kekuasaan dari Sabang sampai Merauke; dari Miangas hingga ke Rote. Kedua, satu masyarakat yang adil dan makmur materiil dan spiritual dalam wadah Negara kesatuan Republik Indonesia. Ketiga, satu persahabatan yang baik antara Republik Indonesia dan semua negara di dunia, atas dasar saling hormat-menghormati satu sama lain, dan atas dasar membentuk satu Dunia Baru yang bersih dari penindasan dalam bentuk apa pun, menuju perdamaian dunia yang sempurna.

Adapun untuk mencapai kerangka tujuan di atas diperlukan dua landasan: landasan idiil, yaitu Pancasila dan landasan strukturil, yaitu pemerintahan yang stabil. Untuk itulah PDI Perjuangan selalu ikut dan berdiri kokoh menjaga jalannya pemerintah Presiden Jokowi dan Jusuf Kalla sebagai pemerintahan yang terpilih secara konstitusional. Keduanya merupakan syarat mutlak atas tanggung jawab sejarah yang harus kita tuntaskan sekaligus sebagai konsekuensi ideologis yang telah saya sampaikan di awal, yang mengakui Pancasila 1 Juni 1945 sebagai ideologi bangsa.

Kader-kader Partai yang saya cintai, hadirin yang saya hormati,

Saya menjabarkan hal-hal di atas dalam forum ini, untuk menegaskan kembali bahwa PDI Perjuangan tetap memilih jalan ideologis. PDI Perjuangan menyatakan diri tidak hanya sebagai rumah bagi kaum Nasionalis, tetapi juga sebagai Rumah Kebangsaan bagi Indonesia Raya. Kepada kader Partai di seluruh Indonesia, saya instruksikan agar tidak lagi ada keraguan, apalagi rasa takut, untuk membuka diri dan menjadikan kantor-kantor Partai sebagai rumah bagi rakyat untuk menyampaikan aspirasi. Saya instruksikan, jadilah “Banteng Sejati” di dalam membela keberagaman dan kebhinekaan.  Berdirilah di garda terdepan, menjadi tameng yang kokoh untuk mempertahankan Negara Kesatuan Republik Indonesia. Saya yakin, TNI dan POLRI akan bersama kita dalam menjalankan tugas ini, dan tidak akan memberi ruang sedikit pun pada pihak-pihak yang anti Pancasila dan anti demokrasi Pancasila. Apresiasi saya kepada TNI-POLRI yang telah berani bersikap tegas dalam menyikapi pihak-pihak tersebut.

Bagi kader Partai yang berada di legislatif dan eksekutif, kalian tidak hanya dibutuhkan negeri ini untuk mempertahankan kesatuan dan kebangsaan. Perlu disadari, terutama bagi kader yang telah mendapat kepercayan rakyat di eksekutif. Saya tahu, kalian, bahkan saya, adalah manusia biasa. Tentu, sebagai manusia biasa kita tidak luput dari kesalahan. Tetapi, sebagai pemimpin harus disadari pula bahwa jabatan yang kalian emban adalah jabatan politik. Kesalahan dalam keputusan politik tidak hanya berdampak bagi diri pribadi dan keluarga. Kesalahan tersebut berdampak pada kehidupan seluruh rakyat. Karena itu, hati-hatilah dalam membuat keputusan-keputusan politik, baik itu berupa perkataan, tindakan, produk politik baik berupa kebijakan politik legislasi, maupun kebijakan politik anggaran.

Kader-kader yang saya cintai,

Luangkan waktu untuk merenung, sudah tepatkah langkah-langkah yang kalian ambil atas jabatan yang telah diberikan oleh rakyat, ataukah justru sebaliknya. Jangan kalian justru menjadi bagian dari orang-orang yang menindas dan menyengsarakan rakyat dengan kekuasaan yang sebenarnya justru merupakan amanah dari rakyat.

Saya tegaskan kembali, sebagai Ketua Umum Partai, instruksi saya kepada kalian adalah mensejahterakan rakyat, bukan sebaliknya! Kebhinekaan harus disertai dengan keadilan dan kesejahteraan sosial bagi seluruh rakyat!

Terakhir, saya ucapkan terima kasih kepada seluruh rakyat Indonesia yang tetap setia membatinkan Pancasila di dalam kehidupan sehari-hari. Kita tidak perlu reaksioner, tetapi sudah saatnya silent majority bersuara dan menggalang kekuatan bersama. Saya percaya mayoritas rakyat Indonesia mencintai Negara Kesatuan Republik Indonesia yang ber-Bhineka Tunggal Ika. Kita akan bersama-sama terus berjuang, kita pasti mampu membuktikan pada dunia, bahwa Pancasila mampu menjadikan keberagaman sebagai kekuatan untuk membangun kehidupan yang berperikemanusiaan dan berperikeadilan.

Bangsa ini sedang berada dalam “struggle to survive”, dalam perjuangan untuk bertahan, bertahan secara fisik dan mental! Bertahan agar tetap hidup, secara badaniah dan mental. Hadapilah tantangan-tantangan yang ada dengan kekuatan gotong royong sebagai kepribadian bangsa. Berderaplah terus menuju fajar kemenangan sebagai bangsa yang sejati-jatinya merdeka. Dengan ridho Tuhan, saatnya kita gegap gempitakan kembali segala romantika dan dinamika, dentam-dentamkan segala hantaman, gelegarkan segala banting tulang, angkasakan segala daya kreasi, tempa segala otot-kawat-balung-wesinya!

Sungguh: kita adalah bangsa berkepribadian Banteng!
Hayo maju terus! Jebol terus!
Tanam terus! Vivere pericoloso!
Hiduplah menyerempet bahaya di jalan Tuhan!
Ever onward, Never retreat!
Kita pasti menang!
Wassalamualaikum Warrahmatullahi Wabarokatuh.
Om Santi Santi Santi Om
Namo Buddhaya

Merdeka !!!

Jakarta, 10 Januari 2017

Ketua Umum PDI Perjuangan
Megawati Soekarnoputri.“

HUT PDI Perjuangan 45: Setia Pada Jalan Kerakyatan, Pancasila Bintang Penuntun Indonesia Raya

Ditulis tanggal by

1). PDI Perjuangan hari ini merayakan hari ulang tahun ke 45. “ PDI Perjuangan memiliki akar yang sangat kuat dengan Partai Nasional Indonesia yang didirikan oleh Bung Karno pada tanggal 4 Juli 1927 sebagai perasan tekad untuk membebaskan Indonesia dari segala bentuk penjajahan. Caranya dengan membentuk Partai yang menjadi obor penerang bagi rakyat, mendidik rakyat, dan mengorganisir rakyat sebagai kekuatan yang paling efektif dalam merebut kemerdekaan”
2). PDI Perjuangan pun mengalami keseluruhan dinamika politik yang luar biasa. “Partai ini selalu dipecah saat 32 tahun Orde Baru, dikucilkan dan hanya sekedar ornamen demokrasi. Berbagai intervensi kekuasaan, penyerangan kantor Partai, bahkan pernah tidak bisa ikut Pemilu pun pernah dialami Partai ini. Kalau dalam Pilkada dicurangi, dan ditelikung pun sudah hal yang biasa. Namun, oleh Ketua Umum Ibu Megawati Soekarnoputri, kami diajarkan untuk tidak boleh mengeluh. Kami harus setia pada jati diri Sebagai Partai Ideologis atas dasar Pancasila, yang bergerak dengan penuh keyakinan. Kami selalu setia pada hukum. Kami selalu membuka ruang harapan sebesar-besarnya, bahwa politik adalah membangun peradaban; bahwa politik adalah pengabdian”
3). Kami juga diajarkan untuk berdedikasi bagi rakyat, bangsa, dan negara. Bahwa berpolitik bukan jalan mencari kekayaan, apalagi korupsi. “Partai setia pada jalan Pancasila. Di dalamnya bersintesa sempurna nilai-nilai ketuhanan, kemanusiaan, persatuan Indonesia, musyawarah mufakat, dan keadilan sosial. Keseluruhan nilai tersebut dasar peradaban politik yang melekat dengan nilai2 kemanusiaan yang sangat kuat, agar manusia Indonesia sejahtera lahir dan batin”
4). PDI Perjuangan sangat bersyukur terhadap kepemimpinan Ibu Megawati Soekarnoputri yang konsisten membangun organisasi Partai agar semakin sempurnalah fungsi pendidikan dan kaderisasi untuk lahirnya kepemimpinan ideologis, visioner, mumpuni dan merakyat.
5). Dirgahayu PDI Perjuangan ke 45, jadikan Pancasila sebagai Bintang penuntun Indonesia Raya

Hasto Kristiyanto
Sekjend PDI Perjuangan.

Megawati Terima Doktor Demokrasi Ekonomi, PDI Perjuangan Gelar Rakor 3 Pilar Ekonomi Gotong Royong

Ditulis tanggal by

Jakarta – Konsistensi Ketua Umum PDI Perjuangan menyuarakan Pancasila sebagai jalan politik dan ekonomi, kini mendapat pengakuan dari dunia internasional. Anugerah doktor honoris causa di bidang demokrasi ekonomi dari universitas prestisius, Mokpo National University Korea Selatan, adalah anugerah keenam yang diperoleh Presiden RI Ke-5 ini.

Konsistensi Megawati ini juga yang mendorong tiga pilar PDI Perjuangan yang terdiri dari para kader di legislatif, eksekutif, dan pengurus partai, untuk mengadakan rapat koordinasi nasional (rakornas) tanggal 15-17 Desember 2017 mendatang di Gedung ICE BSD Tangerang.

“Menggabungkan tiga pilar partai, bergotong royong membangun konsep kerja untuk menggerakkan roda ekonomi rakyat dalam prinsip berdikari sebagaimana diajarkan Bung Karno menjadi dasar kami melaksanakan acara ini” ujar Ketua DPP Bidang Ekonomi Kerakyatan Mindo Sianipar di Jakarta (17/11).

Dalam rakornas ini, tiga pilar partai akan memamerkan ratusan produk dan karya anak bangsa yang bersumber dari kekayaan negeri sendiri. “Kami mengutamakan produk-produk yang dihasilkan dari dalam negeri” ungkap Mindo yang juga Ketua Panitia Pelaksana Rakor Tiga Pilar ini.

Pengutamaan produk-produk dalam negeri dalam negeri ini, tambah Mindo, karena tema Rakornas Tiga Pilar adalah Berdiri di Atas Kaki Sendiri Untuk Indonesia Raya dan subtemanya adalah Ekonomi Gotong Royong dalam Praktik.

Dalam Rakornas yang digelar sebulan sebelum ulang tahun PDI Perjuangan akan dipaparkan 1.000 model usaha yang berbasis ekonomi kerakyatan. Klinik usaha tani di sektor perikanan darat, peternakan sapi, holtikultura dan juga usaha kuliner akan dipaparkan narasumber-narasumber yang telah terbukti sukses di bidangnya. Ilmu ini akan dipraktekkan para kader dan simpatisan, ketika pulang ke daerahnya masing-masing.

“Kemampuan para marhaen muda inilah yang kami yakini akan menggerakkan roda ekonomi di daerah mereka masing-masing. Jadi kita tak lagi mendengar cerita kemiskinan dari pelosok-pelosok desa” pungkas Mindo Sianipar yang kembali terpilih dari dapil Jawa Timur VIII pada pemilu 2014 lalu dengan yakin.

PDI Perjuangan yang memproklamirkan diri sebagai partai ideologis berharap mampu menelurkan kebijakan politik yang berpihak pada rakyat untuk mendorong daya saing dengan mengintegrasikan teknologi tepat guna, akses pasar dan permodalan.