5 Alasan FPDIP Tolak Kenaikan Tarif Listrik

Fraksi PDIP di DPR menolak kenaikan Tarif Tenaga Listrik (TTL) 15 persen pada tahun anggaran (APBN) 2013 mendatang. Untuk menunjukkan sikapnya itu, Fraksi PDIP membuat booklet atau buku berukuran kecil yang menjelaskan argumentasi penolakan PDIP atas rencana kenaikan TTL tersebut. Booklet tersebut dibagi-bagikan di lobi ruang rapat paripurna DPR di Gedung Nusantara II , Selasa (23/10/12). Dalam buku kecil itu FPDIP menyebutkan, PLN telah salah urus sehingga menyebabkan pemborosan dan kerugian negara yang berakibat pada kenaikan TTL.

“Jika PLN diurus dengan baik maka TTL tidak perlu naik,’’ ujarnya dalam booklet berjudul “PDI-P Menolak Kenaikan Tarif Tenaga Listrik”.

Fraksi PDIP pun memberi bukti bahwa telah terjadi salah urus dalam pengelolaan PLN, menurut laporan temuan BPK tanggal 16 September 2011.

Alasan PDI-P menolak kenaikan TDL karena, pertama, PLN telah gagal menyediakan gas sebagai bahan bakar pembangkit listrik sesuai target. Akibatnya, PLN mengganti kekurangan gas tersebut dengan bahan bakar solar yang lebih mahal dari gas. Akibatnya, PLN gagal menghemat biaya bahan bakar pembangkit listrik Rp 17,9 triliun pada tahun 2009 dan Rp 19,7 triliun pada 2010.

Kedua, PLN gagal memenuhi kebutuhan-kebutuhan batu bara sebagai bahan bakar pembangkit listrik sesuai target, terutama untuk PLTU percepatan 10.000 MW. Akibatnya PLTU Labuan (kapasitas 6.000 MW) tidak beroperasi selama beberapa hari pada bulan Juni-Agustus 2010.

Ketiga, PLN gagal memenuhi kebutuhan panas bumi untuk pembangkit listrik sesuai target. Akibatnya, operasional PLTP Lahendong menjadi boros hingga Rp 19,9 miliar karena penggunaan bahan bakar solar sebagai pengganti panas bumi yang gagal disediakan.

Keempat, operasional pembangkit-pembangkit listrik PLN tidak efisien alias boros. Akibatnya terjadi pemborosan, akibat gagal mencapai target produksi listrik dan pembengkakan biaya pemeliharaan akibat ketidaksesuaian penggunaan bahan bakar pembangkit. Pemborosan ini mencapai Rp 767,87 miliar.

Kelima, PLN gagal dalam misi PLTU percepatan 10.000 megawatt sesuai target. Dan, BPK mencatat terdapat 45 kasus kesalahan operasional oleh PLN yang mengindikasikan PLN tidak efisien (boros).

Fraksi PDI-P menyimpulkan, klaim pemerintah kenaikan TTL pada Januari-Desember 2013 akan menghasilkan pendapatan bagi pemerintah senilai Rp 14,89 triliun tidak sebanding dengan kerugian negara yang disebabkan salah urus PLN yang mencapai Rp 37,6 triliun pada tahun 2009 dan 2010 ditambah Rp 767,89 miliar, sebagaimana temuan BPK tahun 2012. Jumlah kerugian tersebut masih bisa bertambah, jika kerugian-kerugian akibat kegagalan PLN memproduksi listrik di beberapa PLTU dan PLTP juga dimasukkan dalam penghitungan. (A-109/A-88)

Sumber: pikiran-rakyat.com

Tulis tanggapan

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *